Serang, BantenGate.id – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anak di Provinsi Banten dapat mengakses pendidikan menengah tanpa hambatan biaya. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam talkshow Banten Bicara di TVRI Banten, dengan tema “Sekolah Gratis, Komitmen Banten untuk Masa Depan”, Senin (14/7/2025).
“Sejak kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SKH berpindah ke provinsi pada 2017, Pemerintah Provinsi Banten harus hadir dengan solusi konkret. Sekolah gratis menjadi salah satu langkah utama,” ujar Andra Soni.
Ia menjelaskan, rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten saat ini baru mencapai 9,18 tahun, yang menunjukkan masih banyak anak berhenti sekolah setelah lulus SMP. Karena itu, program sekolah gratis menjadi strategi untuk mencegah anak putus sekolah dan mendorong pemerataan akses pendidikan.
Menurut Andra Soni, dari total 179.000 pendaftar di tingkat SMA/SMK tahun ini, hanya sekitar 80.000 siswa yang tertampung di sekolah negeri. Sisanya diarahkan ke sekolah swasta mitra pemerintah, yang pembiayaannya kini ditanggung oleh Pemprov Banten sebesar Rp250.000 per siswa per bulan di wilayah Tangerang Raya.
“Biaya itu mencakup SPP, uang gedung, daftar ulang, dan kegiatan siswa. Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tidak sekolah hanya karena alasan biaya,” jelasnya.
Selain menjalin kemitraan dengan sekolah swasta, Pemprov Banten juga tengah menyiapkan solusi jangka panjang berupa pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan penambahan ruang kelas untuk memperluas daya tampung sekolah negeri.
Andra Soni menambahkan, program sekolah gratis tidak akan mengorbankan kualitas pendidikan. Setiap ruang kelas diatur untuk maksimal 36 siswa dengan ukuran standar 8×9 meter agar proses belajar tetap nyaman dan efektif.
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) juga telah diperbarui melalui skema zonasi yang lebih fleksibel, serta menyediakan jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Verifikasi dilakukan berbasis nilai akademik dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan pendidikan diberikan tepat sasaran.
“Pemprov Banten telah menjalin kesepahaman dengan sekolah swasta mitra. Dana disalurkan langsung melalui sistem virtual account berbasis siswa. Sekolah tidak diperbolehkan menarik pungutan tambahan, dan uang pendaftaran yang sempat dibayarkan sebelum program ini berlaku wajib dikembalikan,” tegasnya.
Andra Soni pun mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar di sekolah-sekolah penerima program.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan program ini. Jika ada sekolah yang melanggar, laporkan,” ucapnya.
Gubernur Andra juga menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan pondasi pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur strategis seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak, serta tingginya realisasi investasi, Banten membutuhkan SDM unggul dan kompetitif.
Pada triwulan I tahun 2025, realisasi investasi di Provinsi Banten telah mencapai Rp31 triliun dari target tahunan Rp119 triliun. Program pendidikan gratis ini diharapkan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Mengakhiri pernyataannya, Gubernur Andra Soni mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program pendidikan gratis ini agar terus berkembang hingga mencakup seluruh jenjang.
“Kita ingin semua anak di Provinsi Banten memiliki akses pendidikan yang layak. Ini bukan hanya soal statistik, ini soal masa depan kita bersama,” pungkasnya.–(adpim/red)
