Serang, BantenGate.id—Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyampaikan enam usulan prioritas pembangunan infrastruktur dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum se-Banten yang digelar di Aula Pendopo Gubernur Banten, Senin (25/8/2025).
Rakor dipimpin Gubernur Banten Andra Soni, didampingi Ketua DPRD Provinsi Banten, serta diikuti para bupati dan wali kota se-Provinsi Banten. Forum ini menjadi wadah strategis bagi kepala daerah menyampaikan aspirasi dan kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing.
Bupati Maesyal merinci enam usulan yang diajukan, yaitu: Penurapan Tanjung Burung, Kecamatan Pakuhaji., Penurapan Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Pembangunan Underpass Bitung, Penanganan Situ Gelam, Kecamatan Pasar Kemis, Penanganan longsor di Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, dan Normalisasi Kali Cirarab di Desa Kadu Jaya.
Ke- enam usulan tersebut dinilai mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga serta penanggulangan banjir di Kabupaten Tangerang.
“Banyak lokasi yang sudah kami tangani dengan APBD Kabupaten, tetapi skalanya terlalu besar sehingga butuh dukungan provinsi maupun pusat. Kalau tidak segera ditangani, potensi kerusakan dan dampaknya bagi masyarakat akan semakin besar,” tegas Maesyal.
Terkait Situ Gelam di Pasar Kemis, Bupati menjelaskan bahwa kawasan tersebut selalu dilanda banjir setiap musim hujan. Meski pemerintah daerah telah menyiapkan pompa air sebagai solusi jangka pendek, solusi permanen membutuhkan pembangunan pintu air, penurapan, dan relokasi kawasan tertentu.
“Pompa air yang ada tidak cukup menampung debit air yang besar. Kami berharap ada intervensi program strategis dari pemerintah pusat maupun provinsi,” ujarnya.
Selain itu, kondisi longsor di Desa Karang Tengah, Pagedangan, juga menjadi perhatian serius. Longsoran sepanjang 140 meter dengan kedalaman hingga 40 meter dinilai berpotensi membahayakan permukiman warga. Pemkab Tangerang telah mengalokasikan anggaran di APBD 2026, namun tetap membutuhkan izin dan koordinasi teknis dengan Kementerian PUPR.
Untuk Kali Cirarab di Desa Kadu Jaya, Bupati mengusulkan normalisasi aliran sungai agar banjir di kawasan padat penduduk dapat teratasi. Ia menekankan bahwa setiap usulan telah melalui kajian lapangan serta siap didukung dengan sharing anggaran sesuai regulasi.
“Pada prinsipnya kami siap bersinergi. Kalau memang wewenang pusat, kami tetap siapkan alokasi di daerah agar penanganannya lebih cepat. Karena bagi masyarakat, yang mereka lihat adalah bupati dan gubernur, sehingga kita semua harus hadir memberi solusi,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Banten memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Banten adalah provinsi strategis, kualitas infrastrukturnya bahkan memengaruhi persepsi nasional maupun internasional. Karena itu, mari kita manfaatkan forum ini untuk mencari solusi terbaik dan bersinergi,” kata Gubernur Andra.
Ia menegaskan, hasil Rakor ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersama pemerintah pusat. “Saya berharap koordinasi yang terjalin menghasilkan pembangunan infrastruktur yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Banten,” pungkasnya.–(prokopim/red)
