Jakarta, BantenGate.id– Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan pentingnya kejelasan pengalokasian dan penganggaran keuangan bagi pengembangan produk kerajinan daerah. Hal itu disampaikan Tinawati usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2025 di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (23/9/2025).
Menurut Tinawati, Rakernas menjadi forum strategis untuk membahas arah kebijakan dan skema pembiayaan program Dekranasda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Ia menekankan agar pengurus Dekranasda tidak lagi kesulitan dalam merancang program, terutama terkait sumber dan mekanisme pendanaan.
“Hari ini kita telah melaksanakan rapat kerja nasional dalam rangka optimalisasi peran Dekranas untuk mengembangkan produk kerajinan Indonesia. Salah satunya mengenai anggaran dan keterlibatan OPD pengampu untuk mengembangkan produk-produk lokal. Tadi juga diminta bekerja sama dengan sektor lain seperti CSR dan pengusaha,” ujar Tinawati.
Ia menjelaskan, Dekranasda Banten bersama delapan kabupaten/kota diarahkan untuk menggali potensi daerah dengan memanfaatkan dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Penggunaan dana hibah maupun kerja sama dengan sektor swasta, termasuk CSR perusahaan, tetap dimungkinkan selama mekanisme pertanggungjawabannya jelas dan sesuai aturan.
Dalam sambutan pembukaan, Ketua Umum Dekranas Pusat Selvi Gibran menekankan bahwa Rakernas menjadi wadah komunikasi dua arah antara pusat dan daerah. Forum ini membahas secara detail mekanisme pengalokasian keuangan agar setiap Ketua Dekranasda mampu menyusun program yang tepat sasaran.
“Rakernas ini akan menjadi forum diskusi, terutama bagaimana cara pengalokasian dan menganggarkan potensi keuangan daerah, sehingga Ketua Dekranasda tidak lagi bingung ketika merancang program. Semua akan dipandu mulai dari perencanaan, sumber anggaran, hingga implementasi,” jelas Selvi.
Senada, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menegaskan bahwa Dekranasda memiliki banyak opsi pembiayaan, mulai dari APBD melalui program SKPD, hibah pemerintah daerah, kerja sama instansi pemerintah maupun swasta, hingga dukungan CSR.
“Intinya, Dekranasda bisa didukung dari berbagai pintu. Namun semua harus tetap mengacu pada regulasi keuangan negara dan daerah, serta pertanggungjawaban yang jelas. Dengan begitu, pengembangan kerajinan dapat berjalan optimal sekaligus akuntabel,” tegas Agus.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem kerajinan. Menurutnya, Dekranasda perlu menggandeng berbagai pihak seperti BUMD, BUMN, perbankan, organisasi kemasyarakatan, hingga perguruan tinggi agar program pengembangan perajin semakin inovatif dan berdampak luas.
“Dekranasda tidak bisa bergerak sendiri. Dukungan stakeholder menjadi kunci dalam mendorong kreativitas, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pasar bagi perajin lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Babar Suharso menegaskan dukungan pemerintah daerah dalam penguatan pendanaan program Dekranasda. Pihaknya mendorong agar OPD di lingkungan Pemprov Banten yang menjadi anggota Dekranasda turut mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kerajinan.
“Kami sedang mendorong OPD Pemprov Banten yang menjadi anggota Dekranasda untuk mengalokasikan anggaran di OPD. Mekanisme hibah juga sedang disusun dalam program kegiatan rutin, sementara dukungan CSR terus diupayakan melalui komunikasi intensif dengan perusahaan,” terang Babar.
Rakernas Dekranas 2025 mengusung tema “Optimalisasi Peran Dekranas Mengembangkan Produk Kerajinan Indonesia”. Forum yang diikuti sekitar 1.050 peserta dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam memastikan pembiayaan berkelanjutan untuk pengembangan produk kerajinan serta pemberdayaan perajin lokal.--(red)
