Tanah Datar, BantenGate.id — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di bawah kepemimpinan Bupati Eka Putra, SE, MM, bergerak cepat dan sigap dalam menangani bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang yang melanda wilayah tersebut sejak 24 November 2025 dan mencapai puncaknya pada 27 November 2025.
Bencana hidrometeorologi ini berdampak luas, meliputi 12 kecamatan dan 36 nagari di Kabupaten Tanah Datar. Jumlah pengungsi sempat mencapai puncaknya sebanyak 7.988 orang, dengan tiga kecamatan paling terdampak yakni Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, dan Kecamatan X Koto.
Selain menyebabkan ribuan warga mengungsi, bencana ini juga mengakibatkan kerusakan signifikan pada permukiman penduduk. Tercatat sebanyak 34 rumah hanyut, 95 rumah rusak berat, 101 rumah rusak sedang, dan 217 rumah mengalami rusak ringan.
Kerusakan turut terjadi pada fasilitas umum. Sebanyak 16 jembatan dilaporkan putus, tiga jembatan rusak berat, serta satu jembatan rusak ringan. Akibatnya, tiga nagari di Kecamatan Batipuh Selatan sempat terisolasi karena terputusnya akses jalan.
Di tengah kondisi darurat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar segera menetapkan status tanggap darurat bencana. Sejumlah langkah cepat dilakukan, antara lain membuka dapur umum, mendirikan posko pengungsian, serta menggalang donasi untuk membantu masyarakat terdampak.
Distribusi logistik dilakukan secepat mungkin, termasuk menjangkau wilayah-wilayah sulit akses dan daerah terisolasi. Penyaluran bantuan bahkan ditempuh melalui jalur alternatif, seperti penyeberangan menggunakan perahu motor (motor boat) melalui Danau Singkarak.
Pemkab Tanah Datar juga langsung menurunkan alat berat milik daerah untuk percepatan penanganan, serta melakukan penyewaan alat tambahan. Namun demikian, satu unit alat berat milik pemerintah daerah dilaporkan hanyut terbawa banjir bandang.
Berkat komunikasi intensif dan koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh pimpinan daerah, bantuan alat berat mulai berdatangan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera Barat, Hutama Karya Indonesia (HKI), hingga pihak swasta.
Fokus utama penanganan diarahkan pada pembukaan akses dan pemulihan konektivitas antarwilayah. Jalan-jalan yang tertimbun material banjir dibuka kembali melalui kegiatan pembersihan dan penimbunan, dengan melibatkan TNI, Polri, serta relawan.
Selain infrastruktur, sektor pertanian juga terdampak cukup serius. Tercatat kerusakan irigasi sekunder di 74 titik, irigasi tersier di 17 titik, serta lahan sawah terdampak seluas 480,64 hektare.
Bencana ini juga menimbulkan korban jiwa. Tercatat tiga orang meninggal dunia dalam rangkaian peristiwa bencana, serta lima orang lainnya mengalami luka-luka.
Memasuki masa perpanjangan tanggap darurat hingga 17 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kini tengah mempersiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian, sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.
Gerak cepat, koordinasi lintas sektor, serta komitmen kuat pimpinan daerah menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.— (yen)
