Tangerang, Bantengate.id — Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk menuntaskan program sekolah gratis bagi SD dan SMP swasta serta memperkuat pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Silaturahmi, Konsolidasi, dan Kolaborasi Pengurus Yayasan Penyelenggara Pendidikan Swasta se-Kabupaten Tangerang yang digelar Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di Balai Islamic Village, Kelapa Dua, Rabu (4/2/2026).
“Program sekolah gratis ini kita jalankan bertahap. Setelah SD dan SMP swasta umum, insyaallah Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah juga menjadi sasaran. Ini butuh proses, tapi komitmen kita jelas,” tegas Maesyal.
Menurutnya, pendidikan swasta memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang. Karena itu, pemerintah daerah memberikan dukungan yang sama antara sekolah negeri dan swasta.
“Program sekolah gratis secara bertahap ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap penyelenggara pendidikan swasta,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Pemkab Tangerang telah mengalokasikan sekitar 25 persen APBD untuk sektor pendidikan, sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait pemerataan akses pendidikan.
“Walaupun ada efisiensi anggaran dari pusat, kami tidak bergeming soal pendidikan. Tahun 2027 akan kita naikkan lagi anggarannya,” katanya.
Selain program sekolah gratis, Pemkab Tangerang juga menggulirkan program beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu dan berprestasi. Pada 2025, sebanyak 235 siswa telah menerima beasiswa hingga jenjang S1, baik di dalam maupun luar negeri, seperti Al-Azhar Kairo, Swiss German University, IPB, Untirta, dan berbagai perguruan tinggi lainnya.
“Anak-anak yang tadinya tidak punya harapan, hari ini mimpinya bisa terwujud. Investasi terbaik adalah pendidikan,” ujarnya.
Pemerintah daerah berharap melalui kolaborasi bersama BMPS, tidak ada lagi anak di Kabupaten Tangerang yang putus sekolah. Targetnya, rata-rata lama sekolah masyarakat dapat mencapai 12 hingga 13 tahun.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya berebut sekolah negeri. Sekolah swasta juga harus berkualitas dan gratis, sehingga mutu pendidikan merata,” pungkasnya. (red)
