Lebak, BantenGate.id– Rektor Universitas Setia Budhi Rangkasbitung (USBR), Iman Sampurna, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Iman menegaskan, Ujung Kulon merupakan habitat asli sekaligus benteng terakhir keberadaan Badak Jawa di Indonesia. Karena itu, menurutnya, upaya penyelamatan satwa langka tersebut seharusnya difokuskan pada penguatan perlindungan habitat aslinya, bukan dengan memindahkannya ke kawasan lain.
Penolakan tersebut disampaikan Iman, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Ia menilai Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang harus dilindungi, melainkan juga ikon, identitas ekologis, dan kebanggaan masyarakat Banten yang telah melekat dengan kawasan Ujung Kulon.
“Jangan sampai kita kehilangan salah satu ikon kebanggaan daerah. Badak Jawa bukan sekadar satwa, tetapi bagian dari identitas dan kekhasan Ujung Kulon serta kebanggaan masyarakat Banten. Jika badak ini dipindahkan, tentu ada nilai historis, ekologis, dan identitas yang hilang. Ini bisa menjadi persoalan berkepanjangan,” tegas Iman di Kampus USBR, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, rencana pemindahan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh. Terlebih, Ujung Kulon selama ini dikenal sebagai habitat alami terakhir Badak Jawa yang keberadaannya memiliki arti penting bagi keanekaragaman hayati Indonesia.
Mitigasi Bencana, Bukan Memindahkan Habitat
Iman juga mempertanyakan kekhawatiran terhadap potensi bencana alam di kawasan Selat Sunda yang disebut menjadi salah satu pertimbangan dalam wacana pemindahan Badak Jawa.
Ia tidak menampik bahwa ancaman aktivitas Anak Krakatau, potensi longsoran bawah laut, maupun tsunami merupakan risiko yang harus diperhitungkan. Namun, menurutnya, ancaman tersebut semestinya dijawab melalui kajian ilmiah dan penguatan mitigasi bencana, bukan semata-mata dengan memindahkan satwa dari habitat aslinya.
Sejarah mencatat letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883 yang memicu tsunami besar di kawasan Selat Sunda. Namun, kondisi geologi dan tingkat ancaman bencana saat ini tetap membutuhkan kajian risiko tersendiri sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Kalau alasannya adalah kekhawatiran terhadap bencana, maka yang harus diperkuat adalah mitigasi bencana, sistem pemantauan, kesiapsiagaan, dan perlindungan kawasan. Jangan sampai kekhawatiran terhadap potensi bencana dijadikan alasan utama untuk memindahkan Badak Jawa tanpa kajian risiko yang benar-benar menyeluruh,” ujarnya.
Pertanyakan Penetapan Wilayah Perairan untuk Pertambangan
Selain persoalan pemindahan Badak Jawa, Iman juga menyoroti kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penetapan wilayah perairan di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang disebut sebagai area pertambangan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pemerintah, terutama menyangkut status wilayah, batas kawasan, dasar hukum penetapan, serta potensi dampaknya terhadap kelestarian ekosistem Ujung Kulon.
Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai arah kebijakan pemerintah dalam menjaga kawasan konservasi tersebut.
“Di satu sisi, pemerintah berbicara mengenai upaya penyelamatan Badak Jawa melalui rencana pemindahan dari habitat aslinya. Namun, di sisi lain, muncul persoalan mengenai kebijakan penetapan wilayah perairan di sekitar kawasan Ujung Kulon untuk kepentingan pertambangan. Ini perlu dijelaskan secara terbuka,” katanya.
Iman meminta pemerintah menjelaskan secara transparan status dan batas wilayah perairan yang dimaksud, termasuk landasan hukum serta implikasinya terhadap kawasan konservasi.
“Kami ingin pemerintah menjelaskan secara terbuka. Apa sebenarnya status wilayah perairan tersebut? Bagaimana batas wilayahnya? Apa dasar hukum penetapannya? Dan bagaimana dampaknya terhadap kelestarian ekosistem Ujung Kulon? Jangan sampai masyarakat justru dibuat bertanya-tanya terhadap arah kebijakan pemerintah dalam melindungi kawasan ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya tidak ingin berspekulasi ataupun membangun tuduhan tanpa bukti. Namun, transparansi pemerintah menjadi hal penting karena kebijakan tersebut berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan satwa yang terancam punah.
Konservasi Harus Melindungi Rumah Aslinya
Lebih jauh, Iman menegaskan bahwa konservasi Badak Jawa tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan satwa. Perlindungan habitat asli, penguatan ekosistem, pengawasan kawasan, mitigasi bencana, serta keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi prioritas.
Menurutnya, pemindahan Badak Jawa merupakan keputusan besar yang memiliki konsekuensi ekologis. Berbagai aspek harus dikaji secara mendalam, mulai dari kesesuaian habitat baru, perilaku satwa, risiko adaptasi, kesehatan, aspek genetik, hingga keberlanjutan populasinya.
Karena itu, pemerintah diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan strategis tanpa melibatkan kalangan akademisi, pemerhati lingkungan, masyarakat Banten, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Secara pribadi maupun kelembagaan, kami menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo. Ujung Kulon adalah habitat aslinya. Jangan usik rumahnya. Jika kita benar-benar ingin menyelamatkan Badak Jawa, maka selamatkan dan perkuat perlindungan terhadap rumah aslinya,” tandas Iman.–(dian)








