Tangerang, BantenGate.id – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi program Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan bunga pinjaman hanya 4 persen.
Program tersebut dinilai sebagai terobosan pemerintah daerah dalam membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saleh bahkan menyebut skema pembiayaan tersebut layak menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di Indonesia.
Apresiasi itu disampaikan Saleh saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dalam rangka pengawasan akses pembiayaan permodalan UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Tangerang. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Wareng, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Jumat (20/11/2026).
“UPDB ini adalah dana milik pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat dengan bunga hanya 4 persen. Saya kira ini sangat baik dan perlu dicontoh oleh pemerintah-pemerintah daerah lain yang belum memiliki program serupa,” ujar Saleh.
Menurutnya, program UPDB merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Dengan bunga pinjaman yang relatif rendah, pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, dan mengembangkan produktivitas.

Komisi VII DPR RI juga mendorong Pemkab Tangerang untuk meningkatkan kapasitas pendanaan UPDB agar manfaat program tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Saleh menilai, skema dana bergulir memiliki keberlanjutan karena dana yang dipinjamkan akan dikembalikan oleh penerima pinjaman dan selanjutnya dapat disalurkan kembali kepada masyarakat lainnya.
“Ini menjadi contoh yang menarik dan baik. Uangnya tidak hilang, karena dipinjamkan dan nantinya kembali lagi kepada masyarakat. Bahkan pemerintah daerah juga memperoleh hasil dari bunga 4 persen tersebut. Saya kira ini contoh bagaimana pemerintah ingin membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain program UPDB, Saleh juga menyoroti realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan laporan sejumlah perbankan dalam pertemuan tersebut, penyaluran KUR bahkan telah melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah.
Salah satunya Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang dilaporkan telah merealisasikan penyaluran KUR lebih dari 158 persen dari kuota yang ditetapkan.
Meski demikian, Saleh berharap akses pembiayaan KUR tidak hanya dinikmati pelaku usaha yang sudah berkembang. Kesempatan memperoleh pembiayaan juga perlu diperluas bagi masyarakat yang baru merintis usaha atau calon wirausaha baru.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan kepada masyarakat, termasuk membantu menyiapkan proposal pengajuan pembiayaan agar memenuhi persyaratan perbankan.
“Pemerintah daerah diharapkan turut memberikan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan, terutama dalam membantu masyarakat menyiapkan proposal pengajuan pembiayaan,” ujarnya.
Pemkab Tangerang Dorong UMKM Buka Lapangan Kerja
Sementara itu, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menjelaskan, UPDB merupakan salah satu program unggulan Pemkab Tangerang untuk memfasilitasi kebutuhan permodalan masyarakat, khususnya pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan skala produksinya.
Menurut Maesyal, pemerintah daerah memberikan pinjaman lunak dengan bunga 4 persen sebagai bentuk dukungan agar pelaku UMKM memiliki keleluasaan dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.
“Ini merupakan program kami untuk memfasilitasi dan membantu pelaku-pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan. Kami memberikan pinjaman lunak dengan bunga hanya 4 persen, sehingga mereka bisa lebih leluasa menjalankan aktivitas usahanya, meningkatkan produksi, dan mengembangkan usahanya,” jelas Maesyal.
Ia berharap dukungan permodalan tersebut tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru.
Dengan berkembangnya UMKM, para pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan merekrut tenaga kerja sehingga turut membantu menekan angka pengangguran di Kabupaten Tangerang.
Maesyal menyebutkan, dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa, Kabupaten Tangerang membutuhkan berbagai terobosan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang sekitar 3,5 juta jiwa merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Tentu pemerintah harus hadir, kita dorong melalui pengembangan UMKM dan penumbuhan wirausaha baru,” ungkapnya.
Ia menambahkan, program UPDB telah berjalan sejak dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang. Hingga kini, program tersebut terus dilanjutkan dan dikembangkan agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan mengakses pembiayaan usaha.
Terkait persyaratan pinjaman, Maesyal menjelaskan bahwa pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan di bawah Rp25 juta dapat mengakses pinjaman tanpa agunan. Sementara itu, pinjaman di atas Rp25 juta dikenakan persyaratan agunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi dorongan Komisi VII DPR RI agar kapasitas pendanaan UPDB ditingkatkan, Maesyal menyatakan Pemkab Tangerang akan mempertimbangkan usulan tersebut dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
“Kami tentu berharap semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan permodalan. Namun, penambahan kapasitas anggarannya akan kita lihat dan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.
Melalui program UPDB, dukungan penyaluran KUR, serta berbagai pembinaan dan pendampingan usaha, Pemkab Tangerang berupaya memperkuat ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan berwirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif serta berkelanjutan.–(***)








