Tanah Datar, Bantengate.id – DPRD Tanah Datar bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis (14/8/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahri dan Kamrita, serta diikuti 27 anggota DPRD. Hadir pula Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Sekda, Staf Ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, camat, wali nagari, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, serta pihak terkait yang telah membahas hingga disepakatinya perubahan KUA-PPAS Tahun 2025.
“Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam KUA-PPAS Perubahan ini. Sungguh menjadi kebanggaan, karena proses penyusunan dan pembahasan dilakukan melalui penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap dokumen tersebut,” ujar Eka Putra.
Bupati menegaskan, nota kesepakatan ini akan menjadi pedoman bagi Pemkab Tanah Datar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Eka Putra, pelaksanaan perubahan KUA-PPAS dipengaruhi sejumlah faktor yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyesuaian. Hal ini sejalan dengan mekanisme perubahan anggaran tahun berjalan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yakni apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA awal.
“Beberapa asumsi yang mendasari perubahan ini di antaranya adalah penyesuaian indikator makro ekonomi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu juga pemanfaatan anggaran lanjutan dari DAK tahun 2024, penggunaan Silpa 2024, serta penyesuaian program sesuai visi-misi kepala daerah dan Asta Cita Nasional,” jelasnya.
Bupati juga berpesan agar seluruh kepala perangkat daerah lebih proaktif dan responsif dalam mengikuti setiap tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025.
“Keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanah Datar merupakan hasil sinergi kita semua. Hal itu diukur dari pencapaian berbagai indikator yang tercermin dalam visi dan misi daerah, serta target RKPD. Kesuksesan program sangat bergantung pada peran serta dan dukungan setiap stakeholder yang terlibat,” pungkasnya.--(yen)
