Tanah Datar, Bantengate.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut berlangsung pada Rabu (5/11/2025) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Nurhamdi Zahari Dt. Nan Bapayuang Ameh, didampingi Wakil Ketua Kamrita, S.Pd., serta dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadly, S.Psi., jajaran Forkopimda, asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat, wali nagari, wartawan, serta tamu undangan lainnya.
Dalam laporannya, Nurhamdi Zahari menyampaikan bahwa dari delapan fraksi yang ada di DPRD Tanah Datar, enam fraksi menyampaikan pandangan umumnya secara langsung. Sementara dua fraksi lainnya, yakni Fraksi PAN dan Fraksi PKB, tidak hadir karena sedang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di luar daerah.
Enam fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya secara bergantian, yakni:Fraksi PPP melalui juru bicara Zulhadi, M.Pd., Fraksi Ummat Golkar melalui Adrison Dt. Parpatiah., Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui Wendri Aswil, Fraksi Gerindra melalui Surva Hutri, Fraksi NasDem melalui Junaidi, dan Fraksi PKS melalui Nurzal.
Dalam pandangannya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti capaian target dan realisasi RPJMD serta program unggulan tahun 2025, yang dinilai menjadi tolok ukur penting dalam merumuskan arah kebijakan APBD 2026.
“Fraksi PPP mempertanyakan sejauh mana capaian target dan realisasi RPJMD tahun 2025, karena hal ini akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tahun 2026 mendatang,” ujar Zulhadi.
Sementara itu, Fraksi Ummat Golkar melalui juru bicaranya Adrison Dt. Parpatiah menyoroti masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan tersendiri di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
“Fraksi Ummat Golkar berharap agar ketergantungan terhadap dana pusat dapat terus dikurangi. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan berkelanjutan dapat terus dilaksanakan secara mandiri,” tegasnya.
Dari Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat, Wendri Aswil menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Ranperda APBD 2026. Ia menilai, APBD tahun mendatang merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD 2025–2029, sehingga perlu disusun secara matang, transparan, dan akuntabel.
“Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat mendukung APBD 2026 karena merupakan langkah awal pelaksanaan RPJMD baru. Namun demikian, pemerintah daerah harus tetap berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.
Wendri juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran agar arah kebijakan dan prioritas pembangunan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap dana anggaran yang dialokasikan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas dan tidak hanya berorientasi pada proyek semata,” tambahnya.
Berbagai pandangan, masukan, dan saran dari masing-masing fraksi telah dicatat dalam rapat tersebut. Seluruh catatan akan menjadi bahan pembahasan lanjutan pada Rapat Paripurna berikutnya dengan agenda Jawaban Bupati Tanah Datar atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang dijadwalkan digelar pada Jumat, 7 November 2025 mendatang.—(***)
Reporter: Yen |
