Serang, BantenGate.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Banten mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah selatan, khususnya Kabupaten Lebak dan Pandeglang, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi PKS DPRD Banten, H. Iip Makmur, dalam wawancara bersama BantenGate.id, di Serang, Rabu (20/8/2025). Menurutnya, kesenjangan pembangunan antara Banten Utara dan Banten Selatan masih sangat mencolok, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
“Visi Banten adalah maju, adil merata, tanpa korupsi. Saat ini Lebak dan Pandeglang butuh keadilan, khususnya infrastruktur jalan,” tegas Iip.
Kesenjangan Pembangunan di Selatan
Berdasarkan data Pemprov Banten mencatat, dari sekitar 2.000 hektare kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi, sebanyak 1.500 hektare berada di Lebak dan Pandeglang. Selain itu, sejumlah sekolah di daerah tersebut masih rusak, bahkan ada yang berlantaikan tanah. Layanan kesehatan juga dinilai jauh dari memadai, karena keterbatasan tenaga medis, terutama dokter spesialis.
Iip menilai, persoalan tersebut tidak akan selesai tanpa langkah konkret pemerintah provinsi. “Perbaikan infrastruktur menjadi kunci untuk membuka pertumbuhan ekonomi di Banten Selatan. Dengan akses jalan yang baik, potensi sumber daya alam dan pariwisata bisa dioptimalkan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut H. Iip, APBD Provinsi Banten tahun 2025 semula sebesar Rp11,837 Triliun, menjadi sebesar Rp 10,614 Triliun atau berkurang sebesar Rp 1,223 Triliun. Belanja daerah semula Rp 11,841 Triliun, menjadi Rp 10,920 Triliun atau berkurang sebesar Rp 921 Miliar. Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah semula dialikasikan sebesaar Rp 4,037 Miliar, menjadi Rp 301 Miliar.
Alokasi anggaran terbesar masih terserap pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, menurut PKS, porsi pembangunan yang dialokasikan ke wilayah selatan belum proporsional.
Iip menegaskan, Fraksi PKS akan mendorong agar tambahan anggaran dalam Perubahan APBD tahun ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat selatan.
Lebih jauh, Ketua Komisi II DPRD Banten itu juga menekankan pentingnya memperluas program pembangunan jalan desa dan jalan usaha tani. Menurutnya, dua program unggulan, yakni Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan Jalan Usaha Tani, harus diperbesar anggarannya.
“Kami akan kawal agar program-program itu pada perubahan APBD tahun ini. Harapannya, kesenjangan antara utara dan selatan Banten bisa semakin berkurang,” tutupnya.—(red)
