Serang, BantenGate.id – Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan rasa bangganya atas terpilihnya lima desa/kelurahan di Provinsi Banten untuk mengikuti ajang Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 yang digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI.
Kelima desa/kelurahan tersebut akan bersaing dengan sekitar 130 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. “Mereka akan menghadapi sekitar 130 desa/kelurahan lainnya. Saya bangga dan berharap hasil terbaik dapat diraih untuk mengharumkan nama Provinsi Banten di tingkat nasional,” kata Andra Soni saat menerima perwakilan kepala desa dan lurah terpilih di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (29/8/2025).
Andra menegaskan, Pemerintah Provinsi Banten memberikan dukungan penuh terhadap upaya yang dilakukan kelima desa/kelurahan tersebut. “Dengan rasa bangga, saya melepas mereka. Saya yakinkan agar tetap optimis dan menghasilkan yang terbaik bagi Banten,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, dua perwakilan kepala desa/lurah berdialog dengan Gubernur, yakni Muhammad Rizali Assukron, Kepala Desa Surianeun, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, serta Euis Susanti, Lurah Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.
Adapun tiga kepala desa/lurah lainnya yang turut mengikuti ajang PJA 2025 yaitu: Mohamad Yusuf, Lurah Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Ahmad Gozali, Lurah Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dan Rita Wulan Sari, Lurah Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang
Lurah Ramanuju, Euis Susanti, menyampaikan harapannya agar Banten bisa menembus 10 besar, bahkan 3 besar dalam ajang nasional tersebut. “Apalagi dukungan dari Pak Gubernur begitu besar. Kami diminta optimis bisa memberikan yang terbaik untuk Provinsi Banten,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, penghargaan PJA diberikan kepada kepala desa dan lurah yang berperan aktif sebagai juru damai di lingkungan masing-masing, salah satunya melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). “Di Posbankum, kami memfasilitasi mediasi berbagai persoalan di masyarakat bawah agar tidak sampai ke pengadilan,” jelas Euis.
Ajang PJA 2025 dijadwalkan berlangsung di BPSDM Hukum Kementerian Hukum, Cinere, Depok pada 1–2 September 2025. Puncak anugerah akan digelar pada 3 September 2025 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan.–( red)
