Serang, BantenGate.id– Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai tanpa peran aktif keluarga, khususnya perempuan.
“Jika keluarga sehat, mandiri, dan berdaya, maka masyarakat serta daerah akan lebih mudah maju,” ujar Tinawati saat mendampingi Gubernur Banten bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Banten, Mira Deden, dalam monitoring program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) di Kampung Pekijing, Kelurahan Kalang Anyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Sabtu (23/8/2025).
Kegiatan tersebut mencakup advokasi dan sosialisasi pembentukan Rumah Data Kependudukan, program Bina Keluarga Lansia dengan tema “Lansia Tangguh, Sehat, Mandiri, dan Produktif”, serta pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Agenda ini juga dirangkaikan dengan peluncuran Ruang Bermain Indonesia (RBI) Banten dan Festival Dolanan Anak.
Perempuan Garda Terdepan
Tinawati menekankan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam keluarga sekaligus pembangunan daerah. “Perempuan adalah garda terdepan dalam keluarga. Ketika perempuan diberdayakan, anak-anak tumbuh sehat, lansia lebih diperhatikan, dan ekonomi keluarga bisa lebih produktif. Jadi dampaknya tidak hanya untuk perempuan, tapi untuk masyarakat secara luas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan lingkungan sederhana, seperti pekarangan rumah, untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. “Hal kecil seperti menanam sayuran di pekarangan bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga, bahkan menambah penghasilan. Program sederhana ini harus terus didorong bersama kader PKK dan posyandu,” tambahnya.
Tinawati berharap Kampung Pekijing dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Provinsi Banten. “Kampung ini bisa menjadi model yang direplikasi di kecamatan dan desa lain. Kami dari TP PKK akan terus hadir bersama masyarakat, karena keluarga adalah lini terkecil dari pemerintahan yang menentukan keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Siti Ma’ani Nina, menjelaskan bahwa seluruh program ini dirancang untuk memperkuat peran keluarga sebagai pusat pembangunan serta meningkatkan kapasitas perempuan agar mandiri secara ekonomi, sosial, maupun politik.
“Rumah data kependudukan menjadi pusat informasi di Kampung Keluarga Berkualitas. Dengan data valid, pemerintah bisa menyusun program lebih tepat sasaran,” jelas Nina.
Ia juga menekankan pentingnya pelatihan bagi perempuan. “Harapannya, mereka tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tapi juga bisa berkontribusi nyata di masyarakat. Dari pelatihan ini, perempuan mampu menghasilkan produk sederhana yang bisa dikembangkan menjadi usaha produktif,” katanya.
Menurut Nina, program pemberdayaan ini berbasis kearifan lokal dan swadaya masyarakat sehingga tidak membebani warga. “Contohnya di Kampung Jimpitan Kota Tangerang, berhasil bangkit melalui iuran harian masyarakat. Konsep serupa kini mulai berjalan di Kampung Pekijing dengan hasil yang positif,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial. “Jika setiap keluarga di Provinsi Banten berdaya, sehat, dan mandiri, maka Provinsi Banten akan semakin maju. Pemprov hadir memastikan itu berjalan, dengan menggandeng PKK, posyandu, dan tokoh masyarakat,” tutup Nina.–(adpim/red)