Tanah Datar, BantenGate.id– Pemerintah Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 di Aula Kantor Wali Nagari, Senin (22/9/2025).
Musrenbang membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari tahun 2026 serta Daftar Usulan RKP (DU RKP) tahun 2027 dengan mengusung tema “Mewujudkan Nagari Bungo Tanjung Maju dan Bersatu Menuju Kesejahteraan Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.”
Acara tersebut dihadiri unsur pejabat Pemda Tanah Datar, mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Buchari Dt. Tuo, Anggota DPRD Tanah Datar, Zul Hadi Dt. I Koto dan Yunarlis, perwakilan OPD, Camat Batipuh, Forkopimca, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) beserta anggota, perangkat nagari, ninik mamak, tokoh masyarakat, Bundo Kanduang, TP PKK, dan tokoh pemuda.
Wali Nagari Bungo Tanjung Yudhistira Anuggraha, S.Pd., NLP, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang kali ini merupakan puncak dari serangkaian proses perencanaan pembangunan yang diawali dengan Musyawarah Jorong (Musjor) dan Musyawarah Nagari (Musna).
“Pemerintah Nagari memohon maaf karena ada satu prioritas pembangunan yang belum terlaksana akibat kendala pembebasan lahan. Namun kami akan terus mencari solusi terbaik agar rencana tersebut dapat direalisasikan,” kata Yudhistira.
Yudhistira juga memaparkan berbagai langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah nagari, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. “Alhamdulillah, Nagari Bungo Tanjung telah memiliki website resmi yang menampilkan potensi serta aktivitas pembangunan, UMKM, dan wisata. Dengan adanya website ini, masyarakat dapat memantau langsung program-program nagari,” jelasnya.
Ia menambahkan, nagari juga merencanakan kegiatan tematik berupa penanaman bawang merah sebagai salah satu upaya penguatan ekonomi lokal.
Anggota DPRD Tanah Datar, Zul Hadi Dt. I Koto, memberikan penjelasan terkait kondisi anggaran daerah yang berdampak pada program pembangunan. “Pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD tahun 2025 ini di-nol-kan karena efisiensi anggaran dari pusat. Jadi, jika ada janji yang belum bisa kami tepati, itu semata-mata karena kondisi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja,” jelas Zul Hadi.
Meski demikian, Zul Hadi mengapresiasi proses penyusunan RKP Nagari Bungo Tanjung yang dinilainya sangat baik. “RKP disusun oleh tim khusus melalui proses verifikasi yang ketat, bukan hanya oleh wali nagari dan perangkatnya. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk merencanakan pembangunan secara transparan dan partisipatif,” katanya.
Ia berharap perekonomian nasional dapat segera pulih sehingga rencana pembangunan nagari dapat berjalan sesuai harapan. “Mari kita tetap kompak, seia sekata, dan menghindari perpecahan demi kemajuan nagari,” tutupnya.--(yen)
