Tanah Datar, BantenGate.id – Pandangan umum 8 (delapan) fraksi di DPRD Kabupaten Tanah Datar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di jawab oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, S.E., M.M., dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD Tanah Datar, Senin (2/6/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi, Sekretaris DPRD Yuhardi, serta dihadiri 27 anggota DPRD, unsur Forkopimda Tanah Datar, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, camat, wali nagari se-Tanah Datar, dan tamu undangan lainnya.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, S.E., M.M., menyampaikan tanggapan atas berbagai masukan dan pertanyaan dari delapan fraksi DPRD, yang dituangkan dalam nota jawaban Bupati setebal 40 halaman.
Delapan fraksi yang memberikan pandangan umum melalui juru bicara masing-masing yakni:Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (Asrul Jusan), Fraksi Ummat Golkar (Masnefi), Fraksi PKB (Zaiful Imra), dan Fraksi PAN (Felly Endra). Kemudian, Fraksi NasDem (Khairul Abdi), Fraksi Gerindra (Mulyani), Fraksi PPP (Zulhadi), dan Fraksi PKS (Jamal Ismail).
Dalam kesempatan itu, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi atas penghargaan dan ucapan selamat dari DPRD terkait keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Ini merupakan capaian WTP ke-14 secara berturut-turut.
“Kami berkomitmen untuk terus mempertahankan capaian ini dengan tetap mengacu pada prosedur pengelolaan keuangan dan standar akuntansi pemerintahan,” ujar Bupati Eka.
Menanggapi pertanyaan Fraksi Ummat Golkar terkait strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD serta memperkuat pengelolaan dan pengawasan terhadap pajak dan retribusi daerah.
Sementara itu, menjawab pertanyaan Fraksi PKB mengenai percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana, bupati menjelaskan bahwa dari tujuh jembatan yang rusak berat, saat ini dua jembatan permanen tengah dibangun di Nagari Singgalang dan Nagari Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Baru.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, turut menyampaikan jawaban atas sejumlah pertanyaan dari fraksi lainnya. Menanggapi Fraksi PPP terkait potensi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengantisipasinya dengan meningkatkan PAD.
Menjawab saran Fraksi PKS mengenai isu kebersihan dan pengelolaan sampah, Wabup Ahmad menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan menegaskan bahwa setiap tahun pemerintah daerah terus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk penanganan persampahan, termasuk sarana dan prasarananya.
Setelah menyampaikan nota jawaban, Bupati Eka Putra dan Wabup Ahmad Fadly menyerahkan dokumen resmi tanggapan kepada Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra.
Dalam penutupan sidang, Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan bahwa seluruh jawaban Bupati akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Tanah Datar.–(adv)
