Lebak, BanteGate.id— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak bersama petani Desa Sukamanah menggelar Gerakan Panen Raya Padi sebagai bagian dari upaya mewujudkan Lebak yang Rukun, Unggul, Hegar, Aman, dan Yakin (RUHAY), sekaligus mendukung program swasembada dan ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini berlangsung di Desa Sukamanah, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis (29/1/2026).
Panen raya dipimpin langsung oleh Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, S.H., serta dihadiri anggota DPRD Kabupaten Lebak, unsur Forkopimda dan Forkopimcam, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Plt Kepala Balai Besar Penetapan Modernisasi Pertanian Banten, serta kepala desa dan perangkat Desa Sukamanah.
Dalam sambutannya, Bupati Lebak menegaskan bahwa target nasional peningkatan indeks pertanaman harus didukung secara serius, namun tetap dilaksanakan secara bertahap, realistis, dan berbasis kondisi lapangan.
“Pengalaman kita, panen dua kali setahun itu sudah sangat baik, tiga kali sudah optimal. Target nasional tentu kita dukung, tetapi ada proses yang harus dijalani. Tidak bisa dipaksakan tanpa kesiapan lahan dan petani,” ujar Hasbi.
Ia menyampaikan, Pemkab Lebak berkomitmen mengoptimalkan lahan baku sawah atau lahan sawah yang dilindungi seluas 52.025 hektare, ditambah sekitar 50 hektare lahan pengembangan. Langkah tersebut menjadi kontribusi nyata daerah dalam mendukung swasembada pangan nasional.
Terkait teknis pelaksanaan, Pemkab Lebak menerapkan pendekatan fokus dan terukur dengan menghindari kebijakan penanaman serentak yang berisiko menurunkan produktivitas.
“Kita tidak ingin kebijakan yang output dan outcome-nya tidak optimal. Penanaman dilakukan secara bertahap, fokus di beberapa titik. Kita bina satu wilayah dengan satu varietas agar pendampingan maksimal dan hasilnya produktif,” jelasnya.
Saat ini, terdapat empat varietas padi unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Lebak, yakni Ciherang, Cidenok, IR64, dan Pekongan. Selain itu, terdapat varietas Inpari 32 yang dikenal menghasilkan beras premium, namun memiliki harga benih relatif lebih mahal.
“Empat varietas ini lebih adaptif, terjangkau, dan sesuai dengan kondisi petani di Lebak,” tambahnya.
Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, Pemkab Lebak juga tengah mengkaji kebijakan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi pemilik lahan pertanian. Berdasarkan data, terdapat 895 nilai objek pajak (NOP) atau pemilik sertifikat lahan pertanian yang berpotensi menjadi sasaran kebijakan tersebut.
“Kalau rata-rata pajak yang dibayarkan sekitar satu juta rupiah per tahun, totalnya kurang lebih mencapai Rp895 juta. Bagi daerah nilainya tidak terlalu besar, tetapi bagi petani ini sangat berarti,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemilik lahan sawah di bawah setengah hektare akan diprioritaskan untuk mendapatkan pembebasan pajak.
Namun demikian, Hasbi menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan diterapkan secara hati-hati dan berbasis evaluasi menyeluruh.
“Kita lihat dulu bagaimana output dan outcome-nya. Apakah kebijakan penghapusan PBB ini benar-benar membantu petani dan meningkatkan produktivitas. Jika dampaknya positif, tentu akan kita lanjutkan. Namun jika tidak signifikan, akan kita evaluasi kembali. Semua harus melalui kajian,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan kebijakan agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan di masyarakat.
“Setiap kebijakan harus didukung kajian yang matang, agar implementasinya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Menutup kegiatan, Bupati Lebak berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat, mengingat Lebak merupakan daerah aglomerasi yang berdekatan dengan Jakarta.
“Bersama DPRD Kabupaten Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten, kami ingin berkontribusi nyata dalam menyukseskan program swasembada dan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.–(sunarya)
