LEBAK, Bantengate.id–Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, menerima penghargaan dari Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, atas prestasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tingkat Provinsi Banten pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2022. Penghargaan tersebut diterima dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (29/12/2022).
Bupati Iti Octavia Jayabaya, mengatakan, dengan diterimanya penghargaan tersebut menjadi sebuah memotivasi daerah untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan good and clean government. Bupati Iti, juga menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Banten yang terus melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam pengelolaan keuangan.
“Alhamdulillah Kabupaten Lebak meraih peringkat ke-3 terbaik di triwulan IV tahun 2022 untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan diterimanya penghargaan prestasi ini semoga menjadi penyemangat semua OPD untuk mengelola keuangan dan aset daerah dengan tertib, akuntabel, dan transparan,” kata Iti Octavia.
Ikut mendampingi Bupati Lebak dalam penerimaan penghargaan tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan.
Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, menjelaskan, dalam menjalankan roda pemerintahan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembinaan dan pengawasan tersebut menjadi penting mengingat keuangan merupakan instrumen dasar dalam pemerintahan.
“Keuangan merupakan instrumen penting pemerintah. Untuk itu tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah itu sendiri perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan,” jelas Al Muktabar.
Direkur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si, yang hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi atas inisiasi Pemprov. Banten, memberikan penghargaan terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah Kab/Kota. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penmbinaan dan pengawasan gubernur dalam penyelanggaraan dan pengawasan kepada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Banten.--(red/dimas).
