Serang, BantenGate.id– Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah, Pemerintah Provinsi Banten mencatatkan kinerja makro yang positif. Dari sembilan indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, delapan indikator berhasil melampaui target pada tahun 2025.
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, baik dari sisi pembangunan manusia, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten tahun 2025 mencapai 77,25 poin, melampaui target RPJMD sebesar 76,50. Capaian tersebut menempatkan Banten dalam tujuh besar provinsi dengan kategori IPM tinggi secara nasional.
Kenaikan IPM ini mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten pada tahun pertama kepemimpinan Andra–Dimyati memfokuskan kebijakan pada penguatan layanan dasar dan intervensi program sosial yang lebih terarah.
Ekonomi Tumbuh 5,37 Persen
Di sektor ekonomi, pertumbuhan Banten tahun 2025 tercatat sebesar 5,37 persen, melampaui target RPJMD sebesar 5,20 persen. Angka ini juga menunjukkan tren perbaikan dibandingkan 2024 yang berada di angka 4,79 persen.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian. Selain itu, realisasi investasi melonjak signifikan menjadi Rp130,2 triliun pada 2025, naik dari Rp105,64 triliun pada 2024. Peningkatan investasi ini menjadi sinyal kepercayaan dunia usaha terhadap stabilitas dan iklim investasi di Banten.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Banten pada 2025 mencapai Rp74,67 juta atau 103 persen dari target Rp72,35 juta. Kontribusi PDRB Banten terhadap nasional tercatat 3,96 persen, mendekati target 4 persen.
Jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 5,80 juta orang per Februari 2025. Sementara itu, angka kemiskinan berada di level 5,51 persen, sangat dekat dengan target RPJMD sebesar 5,50 persen.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga melampaui target, dengan realisasi 69,12 dibandingkan target 66,92. Capaian ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap aspek pembangunan berkelanjutan.
Tata Kelola Pemerintahan Menguat
Selain indikator ekonomi dan sosial, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu sorotan dalam setahun kepemimpinan Andra–Dimyati.
Pemerintah Provinsi Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meningkat menjadi 3,69 dengan kategori “Sangat Baik”. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) mencapai 73,22, sementara Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 meraih kualifikasi “Sangat Baik”.
Banten juga kembali menyabet predikat “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dengan skor 96,45.
Dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Banten masuk 10 besar nasional, tepatnya peringkat kesembilan dari 34 provinsi dengan status kinerja tinggi. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025 pun memberikan kategori A (Sangat Baik).
Capaian delapan indikator makro yang melampaui target ini menjadi fondasi awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Tahun pertama pemerintahan Andra–Dimyati dinilai sebagai fase konsolidasi kebijakan dan percepatan program prioritas.—(adv/diskominfo)
