Serang, BantenGate.id– Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa Program Menanam Jagung bukan hanya bagian dari program ketahanan pangan, tetapi juga upaya strategis untuk mendorong kemandirian masyarakat dan menumbuhkan semangat wirausaha di sektor pertanian.
Hal itu disampaikan Dimyati saat menghadiri kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III dan Penanaman Jagung di Lahan Perhutanan Sosial yang berlokasi di Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Rabu (9/7/2025).
Penanaman dilakukan di atas lahan kehutanan sosial seluas total 5 hektare, dengan tahap pertama mencakup 2 hektare dan menggunakan bibit jagung varietas BISI 235.
“Program menanam jagung ini merupakan bentuk kepedulian terhadap ketersediaan pangan dan mendorong masyarakat agar lebih mandiri serta memiliki jiwa wirausaha,” ujar Dimyati.
Menurutnya, lahan-lahan tidur atau tidak produktif bisa dimanfaatkan melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan institusi lain. “Dengan cara ini, muncul gotong royong dan sinergi yang mampu menumbuhkan semangat kerja produktif,” tambahnya.
Selain itu, program ini juga membuka ruang penerapan ilmu pertanian dan teknologi tepat guna. Pemprov Banten, lanjut Dimyati, turut menghadirkan para ahli pertanian guna mendampingi masyarakat dalam budidaya jagung secara efektif.
“Ini juga bagian dari edukasi masyarakat agar terbiasa mengonsumsi pangan bergizi dan mengenal nilai penting swasembada pangan,” tuturnya.
Dimyati juga mengapresiasi keterlibatan Polda Banten dalam menginisiasi penanaman jagung, khususnya di kawasan Kebun Datar sebagai bagian dari program swasembada pangan nasional.
“Pemprov Banten berkomitmen membantu melalui pengadaan benih, tenaga ahli, serta inventarisasi lahan-lahan potensial yang bisa ditanami jagung,” pungkasnya.
Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa Program Tanam Jagung merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, tanggung jawab Polri tidak hanya terbatas pada keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga pada keberlangsungan pangan di wilayah hukum masing-masing.
“Program ini kami jalankan bersama Kementerian Pertanian RI, pemerintah daerah, dan kelompok tani,” kata Kapolda.
Saat ini, Polda Banten mengimplementasikan program percepatan tanam jagung melalui skema satu desa dua hektare. Target pengelolaan mencapai 2.612 hektare, dengan realisasi tanam pada Kuartal I dan II sudah mencapai 1.840 hektare atau setara 70,40 persen.
“Untuk mendukung target tersebut, kami juga bekerja sama dengan Pemprov Banten pada program tanam jagung seluas 750 hektare. Selain itu, jajaran Polres di wilayah Polda Banten mencakup 93 lokasi tanam dengan total luas tanam mencapai 1.576 hektare,” jelasnya.
Kapolda menegaskan bahwa fokus utama program ini adalah pemanfaatan lahan non sawah. “Kami menghindari lahan sawah yang sudah produktif untuk tetap ditanami padi, sesuai arahan Kementerian Pertanian,” katanya.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M. Tauchid, membenarkan bahwa Kementerian Pertanian RI telah mengarahkan agar areal persawahan di sekitar jalan tol tetap ditanami padi, bukan jagung. Karena itu, target penanaman jagung seluas 750 hektare akan dialihkan ke lahan non sawah dan lahan datar lainnya.
“Pemprov Banten bersama Polda Banten akan segera menyinergikan potensi calon lokasi dan calon petani penggarap agar target tetap tercapai,” ucapnya.
Ketua Kelompok Tani (Poktan) Tresna 1 Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Madlani, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan pertanian di wilayahnya.
“Kami sangat berterima kasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat pertanian,” harap Madlani.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan kelompok tani membuka peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.–(red)
