Oleh
Titin Suhartini Koswara (Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Pertanian IPB University)
Dr. Nia Kurniawati Hidayat, SP. M.Si (Dosen Ilmu Ekonomi Pertanian IPB University)
Bawang putih merupakan salah satu komoditas hortikultura strategis yang memiliki peran penting dalam konsumsi rumah tangga dan industri pengolahan di Indonesia. Namun, produksi bawang putih domestik seringkali belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga impor menjadi solusi. Kebijakan impor bawang putih, menjadi isu krusial yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen, petani lokal, dan keberlanjutan pasokan. Saat ini kebutuhan bawang putih nasional menurut kemendag sebanyak 645.025 Ton.
Kebutuhan bawang putih di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekspansi sektor kuliner dan industri makanan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi bawang putih per kapita di Indonesia cenderung stabil dan meningkat, namun di sisi produksi, Indonesia masih menghadapi tantangan. Meskipun terdapat upaya peningkatan produksi melalui program-program Pemerintah seperti pengembangan sentra produksi dan pemberian bantuan sarana produksi, luasan areal tanam. Kondisi geografis, iklim, serta ketersediaan benih berkualitas dan teknologi budidaya yang belum merata seringkali menjadi kendala. Akibatnya, defisit antara produksi dan konsumsi nasional harus ditutup melalui impor.
Harga bawang putih nasional saat ini di atur oleh Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Harga bawang putih acuan Pembelian di Produsen adalah 25.500 sedangkan harga acuan penjualan di tingkat konsumen di atur menjadi dua yaitu harga bawang putih lokal produksi dalam negeri dan import Rp 38.000 kemudian harga bawang putih di Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan wilayah 3 TP (Tertinggal, Terluar, Terpencil, dan Perbatasan) adalah Rp 40.000.
Kebijakan impor bawang putih di Indonesia diatur secara ketat oleh beberapa peraturan, salah satunya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kementan berperan dalam mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang mensyaratkan importir untuk memiliki komitmen tanam bawang putih di dalam negeri sebagai bagian dari kewajiban kemitraan dengan petani lokal. Aturan ini, yang dikenal sebagai “wajib tanam 5%”, bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi domestik dan mengurangi ketergantungan impor jangka panjang. Setelah mendapatkan RIPH, importir mengajukan permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada Kemendag. Proses ini juga melibatkan koordinasi dengan lembaga lain seperti Badan Karantina Pertanian untuk memastikan kualitas dan keamanan produk impor.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah:
- Menjamin Ketersediaan Pasokan: Memastikan pasokan bawang putih yang cukup di pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menstabilkan harga.
- Menstabilkan Harga: Mencegah lonjakan harga yang merugikan konsumen, sekaligus menghindari harga yang terlalu rendah yang dapat merugikan petani lokal.
- Mendorong Produksi Domestik: Melalui skema wajib tanam dan program pendampingan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan luasan tanam dan produktivitas bawang putih nasional.
- Mengendalikan Inflasi: Bawang putih merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi volatile food, sehingga pengelolaan impor yang tepat dapat membantu mengendalikan inflasi.
Implementasi kebijakan impor bawang putih, khususnya skema wajib tanam, tidak lepas dari berbagai dampak dan tantangan:
- Peningkatan Produksi Domestik (Potensial): Data Kementerian Pertanian menunjukkan adanya peningkatan luasan tanam bawang putih di beberapa sentra produksi sejak pemberlakuan wajib tanam. Target area tanam bawang putih pada tahun 2023 sebanyak 15.000 hektar, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Sumber: Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura). Peningkatan ini adalah indikasi positif dari dampak kebijakan.
- Volatilitas Harga: Meskipun ada kebijakan impor, masih terjadi fluktuasi harga bawang putih pada tingkat konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh faktor musim panen di negara pengekspor, fluktuasi nilai tukar, serta dinamika rantai pasok dan distribusi di dalam negeri.
- Isu Kepatuhan Wajib Tanam: Pelaksanaan kewajiban tanam 5% menghadapi tantangan terkait monitoring, verifikasi, dan sanksi bagi importir yang tidak patuh. Isu lahan, ketersediaan benih lokal yang berkualitas, serta pendampingan petani menjadi kendala di lapangan.
- Perlindungan Petani Lokal: Ketika volume impor terlalu besar atau tidak terkontrol, hal ini dapat menekan harga bawang putih di tingkat petani saat panen raya, sehingga dapat merugikan petani lokal. Kebijakan impor harus mampu menemukan titik keseimbangan agar tidak mematikan semangat petani lokal.
- Isu Perdagangan Internasional: Kebijakan impor yang terlalu restriktif dapat menimbulkan protes dari negara-negara mitra dagang dan berpotensi memicu sengketa perdagangan.
Untuk memastikan kebijakan impor bawang putih yang lebih efektif dan berkelanjutan, beberapa langkah ke depan perlu dipertimbangkan:
- Sinergi Data dan Perencanaan: Peningkatan akurasi data kebutuhan, produksi, dan stok bawang putih menjadi esensial. Sinergi antara Kementan, Kemendag, dan BPS dalam menyusun proyeksi yang akurat dapat membantu perencanaan impor yang lebih tepat dan terukur.
- Optimalisasi Implementasi Wajib Tanam: Penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan wajib tanam, termasuk sanksi yang tegas bagi pelanggar, serta insentif bagi importir yang berprestasi dalam kemitraan. Perlu juga dipastikan ketersediaan benih lokal berkualitas dan pendampingan teknis yang memadai bagi petani mitra.
- Pengembangan Sentra Produksi Baru: Identifikasi dan pengembangan wilayah potensial untuk budidaya bawang putih dengan dukungan infrastruktur irigasi, akses permodalan, dan teknologi.
- Manajemen Rantai Pasok: Memperpendek rantai distribusi bawang putih dari petani hingga konsumen melalui penguatan kelembagaan petani, koperasi, dan platform digital, sehingga dapat mengurangi biaya logistik dan menjaga stabilitas harga.
- Diversifikasi Sumber Impor: Untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu atau dua negara pemasok, diversifikasi sumber impor dapat menjadi strategi yang bijaksana.
- Pengembangan Teknologi Pasca Panen: Investasi dalam teknologi penyimpanan dan pengolahan pasca panen untuk mengurangi susut hasil dan memperpanjang masa simpan bawang putih domestik.
Kebijakan impor bawang putih di Indonesia adalah instrumen krusial untuk menyeimbangkan kebutuhan pasokan nasional dan perlindungan petani lokal. Meskipun upaya melalui skema wajib tanam telah menunjukkan potensi peningkatan produksi domestik , masih banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk volatilitas harga, kepatuhan wajib tanam, dan dampak terhadap petani lokal. Diperlukan sinergi data yang lebih baik, optimalisasi implementasi wajib tanam, pengembangan sentra produksi, manajemen rantai pasok yang efisien, diversifikasi sumber impor, dan investasi teknologi pasca panen untuk mencapai kebijakan impor yang efektif dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem bawang putih yang stabil, mandiri, dan berkeadilan bagi semua pihak.
