Tangerang, BantenGate.id — Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, melakukan pemantauan langsung terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara layanan publik pasca libur Hari Raya Idulfitri, Rabu (25/3/2026). Pemantauan difokuskan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang serta sejumlah OPD lainnya.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Soma Atmaja, Asisten III, serta jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, terutama pada OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Hari ini setelah halal bihalal, saya bersama Pak Sekda dan jajaran datang ke Disdukcapil untuk melihat langsung pelayanan. Alhamdulillah, pelayanan tetap berjalan meskipun sebagian besar layanan KTP dan KK sudah dilaksanakan di kecamatan, sehingga keluhan masyarakat semakin berkurang,” ujar Maesyal Rasyid.
Ia menjelaskan, sejumlah layanan strategis masih dipusatkan di Disdukcapil, di antaranya perbaikan data KTP seperti kesalahan nama atau tanggal lahir, layanan perpindahan antar daerah, serta pencatatan sipil seperti pernikahan nonmuslim, akta perceraian, dan pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA).
Bupati juga mengapresiasi terobosan Disdukcapil yang telah mendistribusikan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kecamatan. Menurutnya, langkah tersebut efektif dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan KTP sekarang sudah banyak dilakukan di kecamatan. Hanya untuk blanko KTP elektronik tetap menjadi kewenangan Dukcapil karena harus terintegrasi dengan database pusat. Alhamdulillah, stok blanko hingga Desember aman dan didistribusikan rutin setiap minggu ke kecamatan,” jelasnya.
Berdasarkan data Disdukcapil, jumlah wajib KTP di KMabupaten Tangerang saat ini mencapai sekitar 2,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 persen telah terlayani, sementara sekitar 1 persen atau sekitar 25 ribu penduduk masih dalam proses pelayanan di tingkat kecamatan.
“Artinya bukan tidak dilayani, tetapi sedang diproses di kecamatan. Ini menunjukkan komitmen kita dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Terkait sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca libur Lebaran, Bupati menyampaikan bahwa sebagian ASN masih menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) secara terbatas.
“Mulai hari ini, untuk dinas yang tidak langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat diberlakukan 50 persen WFA/WFH. Sementara OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, BPBD, DLH, dan Satpol PP tetap bekerja 100 persen,” ungkapnya.
Ia menegaskan, meskipun terdapat kebijakan kerja fleksibel, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan harus berjalan tanpa gangguan.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Bahkan di kecamatan dengan jumlah wajib KTP yang tinggi, pelayanan tetap dibuka hingga Sabtu malam pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya,” pungkasnya.–(Ired)
