Tangerang, BantenGate.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menerima kunjungan kerja Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Ruang Rapat Wareng, Lantai 3 Kantor Bupati Tangerang, Jumat (12/6/2026).
Kunjungan tersebut menjadi ajang bagi Pemkab Tangerang untuk memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah, mulai dari tata kelola keuangan, pertumbuhan ekonomi, hingga program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Ketua Delegasi Delegasi BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, dan rombongan disambut Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud, Sekretaris Daerah Soma Atmaja, jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta direksi badan usaha milik daerah (BUMD).
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tangerang.
“Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang mengucapkan selamat datang. Kehadiran BKSAP DPR RI sangat kami nantikan untuk memberikan arahan dan memperkuat sinergi program pusat dengan daerah,” ujar Maesyal.
Ia menjelaskan, Kabupaten Tangerang saat ini menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia, dengan populasi sekitar 3,5 juta jiwa yang tersebar di 29 kecamatan, 246 desa, dan 28 kelurahan.
Menurut Maesyal, Kabupaten Tangerang memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Kawasan selatan berkembang menjadi pusat perkotaan baru, sementara wilayah tengah dan utara masih didominasi kawasan pedesaan.
“Perkembangan kawasan urban di selatan memberikan kontribusi besar terhadap pemerataan pembangunan melalui subsidi silang bagi wilayah pedesaan di tengah dan utara,” katanya.
APBD dan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam kesempatan itu, Bupati memaparkan kondisi fiskal daerah. APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp8,74 triliun dengan target pendapatan daerah sebesar Rp8,2 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,2 triliun, dana transfer pemerintah pusat Rp2,52 triliun, dan pendapatan dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp436 miliar.
Pemkab Tangerang juga melampaui ketentuan alokasi belanja wajib (mandatory spending), dengan rincian:
- Pendidikan sebesar 30 persen dari ketentuan minimal 20 persen.
- Kesehatan sebesar 25 persen dari ketentuan minimal 10 persen.
- Infrastruktur lebih dari 41 persen dari ketentuan minimal 40 persen.
- Belanja pegawai sebesar 27 persen atau di bawah batas maksimal 30 persen.
Maesyal menyebut, penyusunan APBD Kabupaten Tangerang dinilai sebagai yang terbaik di Provinsi Banten selama tiga tahun berturut-turut.
“Kebijakan anggaran tersebut kami arahkan untuk mendukung lima program prioritas RPJMD, yaitu tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada 2025 mencapai 5,67 persen dan meningkat menjadi 5,77 persen pada periode berjalan tahun 2026. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berada di atas angka 76.
Pendidikan Gratis dan Beasiswa
Di bidang pendidikan, Pemkab Tangerang terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Program sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP swasta telah berjalan secara bertahap sejak 2025.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan beasiswa penuh bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.
“Pada 2025 kami memberikan beasiswa kepada 235 mahasiswa. Tahun 2026 jumlah penerimanya meningkat menjadi 900 mahasiswa yang akan dibiayai hingga lulus,” kata Maesyal.
Program tersebut mencakup berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Pemkab Tangerang juga menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug dan menyiapkan kuota pendidikan bagi calon dokter.
“Kami ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan menjadi pilot maupun dokter,” tambahnya.
Pemkab Tangerang juga mencatat pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jumlah UMKM meningkat dari sekitar 61 ribu unit pada 2024 menjadi 78 ribu unit pada 2026.
Di sektor ketahanan pangan, pemerintah daerah terus memberikan bantuan alat dan mesin pertanian, benih hortikultura dan palawija, serta pemanfaatan lahan tidur bagi kelompok tani. Sementara bagi nelayan, bantuan perahu dan alat tangkap rutin disalurkan untuk meningkatkan produktivitas.
BKSAP Dorong Diplomasi Berdampak bagi Daerah
Ketua Delegasi BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan antara diplomasi internasional dan pembangunan daerah.
“Melalui fungsi diplomasi DPR RI, kami ingin memastikan hasil kerja sama internasional dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah, termasuk dalam mendukung sektor industri dan UMKM di Kabupaten Tangerang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini sedang menjalani proses peninjauan teknis untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Proses tersebut memerlukan penyesuaian regulasi nasional hingga daerah agar sesuai dengan standar internasional.
“Jika standar tersebut dapat dipenuhi, maka kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia akan semakin meningkat, termasuk di Kabupaten Tangerang,” kata Bramantyo.
Selain regulasi, BKSAP juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing di tengah masuknya investasi baru.
Menurut Bramantyo, pemerintah daerah perlu menyiapkan program pemagangan luar negeri dan kurikulum pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri global.
“Regulasi yang baik harus diimbangi dengan kesiapan SDM lokal agar masyarakat dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi, bukan hanya menjadi penonton,” pungkasnya.–(red)
