Lebak, BantenGate.id – Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Lebak di Alun-Alun Rangkasbitung, Senin (17/8/2026).
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur pemerintah daerah, TNI/Polri, instansi vertikal, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, veteran, organisasi kepemudaan (OKP), hingga pelajar.
Dalam amanatnya, Bupati Hasbi menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum HUT ke-81 RI, kata dia, harus menjadi kesempatan untuk memperkuat nasionalisme, persatuan, serta semangat kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata.
Menurut Hasbi, nasionalisme tidak sebatas rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme juga harus diwujudkan melalui rasa memiliki atau sense of belonging terhadap Indonesia, daerah, lingkungan, dan sesama masyarakat.
“Jiwa nasionalisme adalah tentang rasa memiliki, sense of belonging. Rasa memiliki kita terhadap bangsa, rasa memiliki kita terhadap negara, rasa memiliki kita terhadap lingkungan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk rasa memiliki kita antar sesama, sehingga kita bisa selalu tolong-menolong dalam kebaikan,” ujar Hasbi dalam amanatnya.
Ia mengatakan, rasa memiliki terhadap daerah harus tercermin dalam kepedulian masyarakat terhadap pembangunan dan berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Lebak.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Menurut Hasbi, ketersediaan infrastruktur jalan memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Jalan yang memadai, lanjutnya, bukan hanya menunjang mobilitas warga, tetapi juga membuka akses terhadap kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik.Karena itu, pembangunan infrastruktur harus terus didorong agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
3.450 Pekerja Rentan Diusulkan Mendapat Jaminan Soaial
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Lebak juga diwarnai langkah pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja.
Pemerintah Kabupaten Lebak mengajukan penetapan sebanyak 3.450 pekerja rentan sebagai penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang pembiayaannya bersumber dari pemerintah daerah.
Usulan tersebut telah dituangkan dalam nota dinas yang disetujui Bupati Hasbi. Para pekerja rentan tersebut berasal dari empat kelompok sektor pekerjaan.
Rinciannya, sebanyak 153 orang berasal dari sektor transportasi melalui Dinas Perhubungan, 619 orang merupakan peternak melalui Dinas Peternakan, 1.583 orang merupakan petani melalui Dinas Pertanian, serta 1.095 orang merupakan nelayan melalui Dinas Perikanan.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk konkret kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja, khususnya kelompok pekerja yang memiliki tingkat kerentanan terhadap risiko sosial dan ekonomi.
Jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan ketika pekerja menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian, pekerja dan keluarganya memiliki perlindungan sosial yang lebih baik.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menerjemahkan semangat kemerdekaan ke dalam program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Hasbi mengajak seluruh elemen masyarakat Lebak menjadikan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta membangun daerah dengan semangat gotong royong.
“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan kerja nyata, kepedulian dan kebersamaan,” menjadi pesan penting yang sejalan dengan ajakan pemerintah daerah agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap kemajuan Lebak.
Turut hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Lebak, para asisten daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lebak, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur TNI/Polri, instansi vertikal, organisasi wanita, tokoh masyarakat, veteran, OKP, serta para pelajar.–(ridwan)
