Lebak, BantenGate.id — Kepala Desa (Kades) Kanekes, Baduy, Jaro Oom, menyatakan kecewa karena janji Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak untuk menempatkan tenaga kesehatan (Nakes) di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Kampung Nangerang, Desa Kebon Cau, Kecamatan Bojongmanik, hingga kini belum direalisasikan.
Padahal, fasilitas kesehatan yang berada di wilayah perbatasan dengan Kampung Cicakal Girang, Desa Kanekes, tersebut telah lebih dari dua tahun tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat karena tidak memiliki tenaga kesehatan.
“Janji dari Dinkes untuk menugaskan nakes di Poskesdes tersebut sampai sekarang belum ada realisasi,” kata Jaro Oom kepada pengurus DPD Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Banten, Selasa (16/9/2026).
Menurut Oom, Poskesdes tersebut dibangun oleh Pemerintah Desa Kanakes pada sekitar tahun 2000, semasa Kades Kanekes di jabat Jaro Saija untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Desa Kanekes, tetapi lokasinya berada di Kampung Nangerang, Desa Kebon Cau, Kecamatan Bojongmanik.
Poskesdes ini sempat berfungsi selama dua tahun dengan hadirnya seorang Nakes, Neng Ira, yang berikan honor dari Dompet Dhu’afa untuk bertugas di Poskesdes tersebut. Seiring kontrak kerja dengan Yayasan Dompet Dhu’afa habis, ia pulang ke kampung halamannya. Dan sejak tahun 2023 hingga hari ini Poskesdes tersebut tidak berfungsi untuk melayani kesehatan masyarakat.
Dijelaskan Jaro Oom, pemilihan lokasi di Kampung Nangerang, Kebon Cau, berkaitan dengan ketentuan adat masyarakat Baduy yang tidak memperbolehkan adanya bangunan permanen dan masuknya jaringan listrik ke wilayah hukum tanah ulayat masyarakat adat Baduy.
“Poskesdes memerlukan aliran listrik untuk menyimpan obat-obatan di kulkas. Di Baduy tidak diperkenankan. Sementara kebutuhan orang Baduy biasanya ABU (Anti Bisa Ular),” ujar Oom.
Keberadaan Poskesdes tersebut, lanjutnya, tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Desa Kanekes. Fasilitas itu juga menjadi akses pelayanan kesehatan dasar bagi warga Desa Kebon Cau, Desa Karang Nunggal, dan Desa Cibarani.
Dengan cakupan pelayanan tersebut, Oom menilai keberadaan tenaga kesehatan di Poskesdes Kampung Nangerang sangat penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dengan wilayah adat Baduy.
Dinkes Janjikan Nakes Mulai 1 Oktober
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Endang Komarudin, saat dihubungi BantenGate.id, Rabu (16/9/2026), mengatakan penugasan Nakes ke Poskesdes Kampung Nangerang masih dalam proses.
“Penugasan tenaga kesehatan masih dalam proses. Insyaallah tanggal 1 Oktober 2026 petugas Nakes mulai bertugas di Poskesdes Kebon Cau,” kata Endang.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena sebelumnya Dinas Kesehatan Lebak juga telah menyampaikan rencana untuk mengisi kekosongan tenaga kesehatan di fasilitas tersebut.
Jika terealisasi, penempatan nakes pada 1 Oktober mendatang diharapkan dapat menghidupkan kembali pelayanan kesehatan yang telah terhenti selama lebih dari dua tahun.
Persoalan tersebut sebelumnya mendapat perhatian anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lebak, H. Karim. Ia telah dua kali meninjau langsung kondisi fasilitas kesehatan di Kampung Nangerang.
Kunjungan terakhir dilakukan pada Sabtu (29/8/2026), setelah Karim menerima keluhan Santa, warga Baduy Luar, yang sebelumnya menyampaikan kondisi fasilitas kesehatan tersebut kepada Komisi II DPRD Lebak pada Kamis (27/8/2026).
“Kunjungan ini sesuai dengan janji yang disampaikan kepada perwakilan warga Baduy, Santa, saat menyampaikan informasi kondisi Pustu di Desa Kebon Cau, yang berbatasan dengan Kampung Cicakal Girang, Baduy Luar, Desa Kanekes,” kata Karim saat berada di lokasi.
Karim mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kesehatan segera menempatkan tenaga kesehatan agar fasilitas yang telah tersedia tersebut kembali berfungsi.
Menurutnya, lokasi Poskesdes relatif dekat dengan permukiman masyarakat Baduy dan warga dari sejumlah desa di sekitarnya. Ketika fasilitas tidak beroperasi, masyarakat harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk memperoleh pelayanan kesehatan ke Leuwidamar atau RSUD Adjidarmo, Rangkasbitung.
“Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, harus segera mengambil langkah. Jangan sampai bangunan yang kondisinya masih bagus ini terus dibiarkan tidak digunakan,” ujarnya.
Karim juga mengusulkan agar Dinas Kesehatan mempertimbangkan tenaga kesehatan yang berasal dari masyarakat sekitar sebagai salah satu solusi mengatasi kekosongan petugas.
Menurut Karim, tenaga kesehatan dari wilayah sekitar memiliki keuntungan karena berada lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi serta kebutuhan pelayanan kesehatan setempat.
“Kalau ada warga sekitar yang memiliki kompetensi, tentu akan lebih baik. Selain dekat dengan masyarakat, mereka juga memahami kondisi dan kebutuhan warga di wilayah ini,” ujarnya.—(sunarya)
