Lebak, BantenGate.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak bersama DPRD Kabupaten Lebak menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.
Hal tersebut disampaikan Hasbi saat diwawancarai awak media di depan Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Lebak, Kamis (1/10/2026).
“Optimalisasi pajak harus berdasarkan prinsip berkeadilan,” ujar Hasbi.
Ia mencontohkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurutnya, pendapatan dari pajak masyarakat harus kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik, termasuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan.
“Kalau pajak kendaraan bermotor kita bulatkan Rp100 miliar, setidaknya Rp80 sampai Rp90 miliar harus kembali kepada mereka yang menggunakan atau membayar pajak tersebut,” katanya.
Hasbi menegaskan belanja publik, khususnya pembangunan infrastruktur jalan, perlu menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Selain sektor pajak, Pemkab Lebak juga akan mendorong inventarisasi aset dan lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Inventarisasi mencakup aset pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang berada di wilayah Lebak.
Salah satu aset yang disoroti adalah Agrowisata Cikapek. Hasbi menyebut kawasan tersebut perlu dihidupkan kembali agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendukung peningkatan PAD.
Sejumlah opsi pengembangan masih dalam tahap kajian, mulai dari penanaman cabai untuk jangka pendek, peternakan ayam petelur untuk jangka menengah, hingga pengembangan tanaman gula aren untuk jangka panjang.
“Ini belum menjadi kajian final. Harus ada analisa bersama,” ujarnya.
DPRD Dorong Infrastruktur Jadi Prioritas
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lebak Dr. Juwita Wulandari mengatakan pembahasan Raperda APBD 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, salah satunya persoalan infrastruktur jalan.
“Fokus kita tetap terkait infrastruktur. Kita sebenarnya menjawab kebutuhan masyarakat, karena jalan di mana-mana masih banyak yang rusak,” kata Juwita.
Ia menyebut anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam postur APBD 2027 berada di kisaran Rp200 miliar.
“Kita jawab dengan postur APBD, di mana anggaran untuk infrastruktur, seperti yang Pak Bupati sampaikan, Dinas PU ada sekitar Rp200 miliar,” ujarnya.
Juwita mengatakan DPRD mendukung alokasi anggaran tersebut karena pembangunan jalan dan infrastruktur dasar merupakan kebutuhan yang banyak dirasakan masyarakat.
Pembahasan Raperda APBD 2027 selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan pelayanan publik.
Sinergi antara Pemkab Lebak dan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran daerah diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi daerah.–(hendrik)
