Kota Tangerang, BantenGate.id– Gubernur Banten Andra Soni menyerahkan bantuan sosial program Jaminan Sosial Keluarga (JSK) kepada 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) di Aula Kantor Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Kamis (12/11/2026).
Bantuan senilai Rp500.000 per keluarga tersebut merupakan bagian dari program perlindungan sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk meringankan beban ekonomi masyarakat rentan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa bantuan sosial tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga diharapkan menjadi bagian dari upaya menuju kemandirian ekonomi.
“Saya yakin bapak dan ibu senang menerima bantuan. Tetapi tentu akan lebih senang lagi kalau suatu saat sudah bisa mandiri. Oleh karena itu, bantuan sosial yang disiapkan pemerintah bukan hanya bantuan tunai, tetapi juga ada bantuan usaha ekonomi produktif,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, bantuan tersebut perlu diimbangi dengan program pemberdayaan agar penerima manfaat secara bertahap mampu meningkatkan taraf hidupnya.
Andra Soni menjelaskan, Pemprov Banten terus mengembangkan bantuan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya keluarga rentan yang telah memiliki usaha kecil.
Program tersebut juga mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Banten, terutama Komisi V, agar masyarakat yang memiliki usaha memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas dan pendapatannya.
“Saya sepakat masyarakat yang kesulitan ekonomi dan memiliki usaha harus dibantu. Tetapi saya juga ingin memastikan setelah dibantu, mereka benar-benar bisa berkembang dan melewati kesulitannya,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pendampingan dan pemantauan terhadap penerima bantuan usaha agar program pemberdayaan ekonomi tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi mampu memberikan dampak berkelanjutan.
Pemprov Banten Anggarkan Rp8,15 Miliar untuk JSK
Pada 2026, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran lebih dari Rp8,15 miliar untuk program JSK yang menyasar 16.311 keluarga penerima manfaat di delapan kabupaten dan kota.
Setiap keluarga memperoleh bantuan tunai sebesar Rp500.000 yang disalurkan melalui Bank Banten langsung ke rekening penerima.
Khusus Kota Tangerang, sebanyak 1.500 keluarga mendapat alokasi bantuan dengan total anggaran Rp750 juta.
Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama kepada 709 keluarga dan tahap kedua kepada 791 keluarga.
Para penerima merupakan keluarga rentan yang diusulkan pemerintah kabupaten dan kota. Data calon penerima telah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mendukung ketepatan sasaran.
Andra Soni mengingatkan seluruh pihak agar menjaga transparansi penyaluran bantuan. Ia menegaskan, dana sebesar Rp500.000 merupakan hak penerima manfaat yang harus diterima secara utuh tanpa pemotongan.
Tahun 2027 Ditargetkan Jangkau 70 Ribu Keluarga
Selain menyalurkan bantuan JSK, Andra Soni mengungkapkan rencana perluasan program perlindungan sosial pada 2027.
Dengan dukungan DPRD Provinsi Banten, pemerintah daerah menargetkan jumlah penerima manfaat meningkat menjadi lebih dari 70.000 kepala keluarga.
“Perluasan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan dukungan perlindungan sosial,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin mengapresiasi komitmen Pemprov Banten dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya keluarga rentan di wilayahnya.
Menurut Sachrudin, bantuan sosial memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga.
“Bantuan sosial bukan hanya tentang bantuan secara materi, tetapi juga merupakan wujud kepedulian dan kehadiran pemerintah dalam meringankan beban masyarakat serta memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik,” kata Sachrudin.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang juga menjalankan program perlindungan sosial. Pada Februari 2026, Pemkot Tangerang telah menyalurkan bantuan kepada 924 penerima dengan nilai masing-masing Rp600.000.
Sachrudin menegaskan, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Sinergi Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang harus terus kita perkuat. Kita perlu memastikan setiap program perlindungan sosial berjalan dengan baik, didukung data yang akurat, serta disalurkan secara transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, pemerintah daerah berharap masyarakat penerima bantuan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.–(red)
