Jakarta, Bantengate.id – Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, serta membantu masyarakat menghadapi bencana di tingkat desa. Penegasan ini disampaikan oleh Jaksa Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H., kepada awak media di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Pernyataan tersebut merujuk pada Apel Akbar dan Pengukuhan DPD-DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Bali. Acara yang digelar di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, pada Sabtu (19/9/2026) lalu ini dihadiri ribuan anggota, Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda, serta sekitar 1.000 pacalang.
Tanggung Jawab Moral Pelayan Masyarakat
Burhanuddin menegaskan bahwa pengukuhan ini tidak boleh berhenti pada seremoni kelembagaan semata. Ia meminta seluruh pengurus menjadikan mandat tersebut sebagai tanggung jawab moral untuk memberikan pengabdian yang nyata.
“Pengukuhan ini adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Satlinmas adalah representasi semangat gotong royong, sedangkan ABPEDNAS menjadi rumah besar bagi anggota BPD untuk menyuarakan aspirasi masyarakat desa,” ujar Burhanuddin.
Pembangunan desa dan kota, lanjutnya, adalah bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ia mendorong pemerintah desa, BPD, dan Satlinmas untuk memperkuat kolaborasi demi mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing dengan selalu menjaga integritas serta kepercayaan publik.
Menjembatani Program Pusat dan Kebutuhan Desa
Sejalan dengan hal tersebut, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI yang juga Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, menyoroti fungsi strategis kedua organisasi dalam kehidupan sosial pemerintahan. Menurutnya, ASLINMAS dan ABPEDNAS merupakan komponen vital untuk menjaga keamanan sekaligus mengawal tata kelola keuangan desa.
Melalui wadah asosiasi yang terorganisasi, perbedaan kebijakan dan fasilitas anggota di daerah dapat diperjuangkan secara lebih sistematis, sehingga mendorong lahirnya kebijakan yang adil. Lebih dari itu, organisasi ini berpeluang besar menjadi penghubung efektif antara program pemerintah pusat dan masyarakat akar rumput.
“Dengan terbentuknya asosiasi ini, program-program pusat seperti budidaya ikan tematik dari KKP, pemberdayaan CSR, hingga perluasan akses beasiswa kementerian bisa langsung kita tarik ke bawah, ke desa-desa,” jelas Reda.
Pengukuhan ASLINMAS dan ABPEDNAS se-Bali ini menjadi momentum penting untuk mempertegas kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang konsisten, kedua organisasi ini diharapkan mampu menjaga ketertiban sekaligus mempercepat pemerataan manfaat pembangunan hingga ke seluruh pelosok Indonesia.
(Muhammad Fadhli)
