LEBAK,BANTENGATE.ID – Anggota DPR RI sekaligus anggota MPR RI, Bonnie Triyana, memaparkan peran, fungsi, dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Gedung Museum Multatuli, Kabupaten Lebak, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”.
Sarasehan itu turut dihadiri Rektor STKIP Setia Budhi Rangkasbitung, Iman Sampurna, bersama mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi.
Dalam pemaparannya, Bonnie menjelaskan bahwa MPR memiliki kewenangan konstitusional dalam proses pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sesuai konstitusi, MPR memiliki kewenangan dalam mengangkat, memberhentikan, dan melantik presiden dan wakil presiden,” terang Bonnie.
Selain menjelaskan kewenangan tersebut, Bonnie menyampaikan bahwa MPR juga memiliki tugas menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam kesempatan itu, Bonnie juga menyinggung isu pengisian jabatan Wakil Presiden. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak memiliki hak untuk mengusulkan nama calon dan keputusan strategis tersebut diserahkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Termasuk nama Puan Maharani, yang informasinya digadang-gadang akan menjadi wapres. Jawabannya sama, sesuai UU MD3, usulan berasal dari pengusung sebelumnya, dan penentu akhir merupakan kewenangan penuh Ibu Megawati,” katanya. (sunarya)








