PEMEKARAN daerah—yakni bertambahnya jumlah provinsi dan kabupaten/kota—merupakan amanat konstitusi. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menegaskan bahwa negara dibagi atas provinsi, yang kemudian dibagi lagi atas kabupaten/kota. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tantangan pemerataan pembangunan, kebutuhan untuk melakukan pemekaran menjadi semakin relevan.
Di tengah geliat kemajuan industri dan urbanisasi yang pesat, ada satu ruang yang tetap hangat dan penuh harapan: Rumah Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro (RPPKUM) di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.
Otonomi daerah itu ibarat sebuah rumah tangga. Bagaimana suatu daerah mengurus rumah tangganya sendiri—terutama dalam hal automoney, yakni tingkat kemandirian fiskalnya. Seberapa besar pendapatannya dan seberapa besar pula belanjanya? Apakah sudah betul-betul mandiri atau belum, atau masih bergantung kepada “kedua orang tuanya dan kepada mertuanya”—dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Gubernur Banten Andra Soni, melantik H. Deden Apriandhi Hartawan, S.STP., M.Si., sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Pelantikan berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, hari ini, Rabu 9 Juli 2025 .
Polemik memanas mewarnai pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA Negeri di Provinsi Banten tahun ajaran 2025/2026. Sejumlah orang tua murid melakukan aksi protes hingga pemortalan sekolah, antara lain di SMAN 3 Kota Tangerang Selatan, karena anak-anak mereka yang tinggal dekat sekolah justru gagal diterima.
SERATUS hari pemerintahan Andra Soni sebagai Gubernur Banten bukanlah awal yang menjanjikan. Sebaliknya, ini justru menjadi potret suram kepemimpinan yang kehilangan arah, kendali, dan komitmen etis terhadap janji perubahan. Alih-alih membenahi tata kelola pemerintahan, Andra Soni malah terseret dalam arus pragmatisme politik yang menempatkan loyalitas di atas kompetensi.
Di tengah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, pemekaran daerah (pembentukan Daerah Otonom Baru) menjadi harapan baru bagi masyarakat di pelosok Indonesia untuk terwujudnya keadilan wiayah. Pemekaran daerah adalah instrumen konstitusional untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta menciptakan keadilan sosial di seluruh penjuru negeri.
Oleh Sudirman Indra Manusia hadir ke dunia bukan karena kebetulan, tetapi karena bagian dari rencana (Baca Selengkapnya)
DALAM Islam dikenal konsep zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu Rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.
Oleh Sudirman Indra Cerita tentang satu keluarga yang dulu hidup berkecukupan sebagai tuan tanah, kini (Baca Selengkapnya)
SEBUAH organisasi dengan anggotanya terdiri dari anak-anak muda, yang menamakan dirinya Gen-Z, The Future of Cilangkahan, wadah tempat berkumpulnya generasi muda di wilayah calon DOB Cilangkahan, akan menggelar acara yang diberi nama “Sawalan Gen-Z” dengan mengambil tema “Gotong Royong: Batu Pijak Pemekaran DOB Cilangkahan”.
Akhir-akhir ini, beberapa pihak mencoba membandingkan kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, SH., M.Si. (KDM), dengan Gubernur Banten, Andra Soni, SM., M.AP (AS). Perbandingan tersebut mungkin didasarkan pada informasi yang mereka peroleh melalui media sosial tentang kedua tokoh tersebut.
BERBEDA dengan kelaziman di tempat lain, di mushola kampung kami, imam tarawih dijadwalkan secara bergilir. Ada enam orang imam yang bergantian memimpin. Pertama, seorang haji warga biasa. Bacaan suratnya kalem. Saking kalemnya, kadang diprotes oleh jamaah perempuan yang berada di barisan belakang. Kata mereka, suaranya kurang terdengar.
MODAL utama bertani dan berkebun itu hanya tiga: tanah, air, dan sinar matahari. Selebihnya, dapat ditangani dan dikerjakan oleh petani dan pekebun itu sendiri, mencakup pengolahan lahan, bibit unggul, pupuk, pemberantasan hama, serta penanganan pasca panen.
WARGA Banten sangat menyambut gembira dan antusias salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, H. Andra Soni, S.M., M.AP dan Dr. H. A. Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., masa jabatan 2025-2030 hasil Pilkada 2024 kemarin, yakni “Pendidikan Gratis”.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
