Kades Kanekes Jaro Oom dan Lembaga Adat Baduy, Tolak Relokasi Badak Jawa dari TNUK ke Alas Purwo

Kepala Desa Kanekes Jaro Oom yang menyampaikan penolakan relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo
Kades Kanekes, Jaro Oom.--(Foto: BG)

Pandeglang, BantenGate.id– Rencana relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat penolakan dari Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom, bersama Lembaga Masyarakat Hukum Adat (MHA) Baduy.

Atas nama masyarakat adat Baduy, Jaro Oom meminta Bupati Pandeglang Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A., Gubernur Banten Andra Soni, hingga pemerintah pusat membatalkan rencana pemindahan satwa langka yang menjadi salah satu kekayaan hayati Indonesia tersebut.

Menurutnya, keberadaan Badak Jawa di Ujung Kulon bukan semata-mata persoalan konservasi satwa, melainkan juga berkaitan dengan sejarah, warisan alam, dan nilai filosofi yang memiliki keterikatan dengan kehidupan masyarakat adat di Banten.

Ia berpandangan, Badak Jawa harus tetap hidup dan berkembang biak di habitat asalnya, yakni kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Pemindahan ke wilayah lain akan membawa konsekuensi terhadap keseimbangan ekosistem serta keberlangsungan hidup satwa tersebut di lingkungan baru.

“Mohon maaf kepada pemerintah, kami atas nama Lembaga Adat Suku Baduy meminta agar badak bercula satu yang ada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon jangan sampai direlokasikan ke Alas Purwo, Jawa Timur. Masalahnya, badak yang ada di Ujung Kulon, Sanghyang Sirah, mempunyai sejarah panjang dan asal-usul filosofi,” ungkap Jaro Oom, Senin (16/11/2026)

Ia menjelaskan, dalam pandangan dan keyakinan masyarakat adat Baduy, keberadaan Badak Jawa di kawasan Ujung Kulon merupakan amanat sekaligus titipan dari Sanghyang Tunggal.

Karena itu, menurut Jaro Oom, satwa bercula satu tersebut sudah semestinya tetap menjalani kehidupannya di tanah Ujung Kulon, bukan dipindahkan ke wilayah lain.

“Badak bercula satu itu sudah menjadi amanat dan titipan dari Sanghyang Tunggal untuk hidup dan berakhir di Ujung Kulon. Bukan di tempat lain. Karena itu, kami berharap rencana pemindahan tersebut dibatalkan,” tegasnya.

Masyarakat Adat Baduy Soroti Ancaman Bencana

Selain mempertimbangkan aspek sejarah dan filosofi adat, Jaro Oom juga menyoroti kekhawatiran pemerintah terhadap potensi bencana alam, khususnya aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Isu kerawanan bencana tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan mengenai pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa.

Namun, menurut Jaro Oom, kekhawatiran terhadap aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak seharusnya menjadi satu-satunya alasan untuk memindahkan satwa langka tersebut dari habitat asalnya.

“Kami tidak sependapat apabila kekhawatiran terhadap letusan Gunung Krakatau dijadikan alasan untuk memindahkan badak dari Ujung Kulon. Kami percaya, badak bercula satu itu merupakan titipan Sanghyang Tunggal dan sudah menjadi bagian dari alam Ujung Kulon, khususnya Sanghyang Sirah,” ujarnya.

Jaro Oom meminta pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis konservasi, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat adat yang selama ini memiliki hubungan historis dan kultural dengan alam di wilayah Banten.

Menurutnya, upaya perlindungan Badak Jawa perlu dilakukan dengan memperkuat pengawasan kawasan, menjaga kelestarian hutan, melindungi habitat asli, serta memastikan tidak ada aktivitas yang mengganggu kehidupan satwa langka tersebut.

Jaro Oom Minta Aspirasi Masyarakat Adat Didengar

Jaro Oom berharap Bupati Pandeglang, Gubernur Banten, serta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat adat Baduy.

Ia meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat adat, tokoh masyarakat, pemerhati lingkungan, dan kalangan konservasi sebelum mengambil keputusan mengenai masa depan Badak Jawa.

Menurutnya, masyarakat adat Baduy memiliki pandangan tersendiri mengenai hubungan manusia dengan alam. Hutan, satwa, air, dan seluruh unsur kehidupan merupakan bagian dari kesatuan alam yang harus dijaga keseimbangannya.

Ia menegaskan, penolakan terhadap rencana relokasi bukan berarti masyarakat adat Baduy tidak mendukung upaya penyelamatan satwa langka dari ancaman kepunahan.

Sebaliknya, mereka menginginkan pelestarian Badak Jawa tetap dilakukan dengan mempertahankan keberadaan dan kelestarian habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon.

“Kami berharap pemerintah mendengarkan suara masyarakat adat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru mengabaikan sejarah, filosofi, dan keberadaan alam yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Banten. Badak bercula satu harus tetap dijaga di Ujung Kulon,” tegasnya.

Jaro Oom juga mengajak seluruh elemen masyarakat  di Provinsi Banten khususnya untuk bersama-sama menjaga kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon,  agar tetap menjadi habitat yang aman bagi Badak Jawa.

Bagi masyarakat Baduy, mempertahankan keberadaan badak bercula satu di Ujung Kulon bukan sekadar menjaga satwa dari ancaman kepunahan, melainkan juga menjaga amanat leluhur, warisan alam, serta nilai kehidupan yang diwariskan kepada generasi mendatang.

Bagi masyarakat adat Baduy, Ujung Kulon bukan sekadar habitat Badak Jawa. Kawasan tersebut juga memiliki makna sejarah dan filosofi yang berkaitan dengan hubungan manusia dan alam.–(hendrik)