Serang, BantenGate.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat pendidikan vokasi dan SMK sebagai salah satu strategi menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Penguatan pendidikan vokasi dilakukan melalui kolaborasi dengan dunia industri, termasuk pengembangan proyek percontohan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program tersebut diarahkan untuk memastikan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pendidikan vokasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri.
“Pendidikan vokasi menjadi salah satu upaya untuk mencetak SDM yang unggul serta menekan TPT di Provinsi Banten,” kata Andra Soni di Serang, Jumat (14/8/2026).
Menurut Andra, Pemprov Banten berkomitmen merealisasikan pendidikan vokasi yang terintegrasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dengan pola tersebut, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada kelulusan, tetapi juga pada kesiapan siswa memasuki pasar kerja.
Saat ini, Banten memiliki sekitar 8.924 industri yang beroperasi, mulai dari industri kecil hingga industri besar. Jumlah tersebut menjadi peluang untuk memperkuat kemitraan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha.
Salah satu bentuk kolaborasi tersebut dilakukan Pemprov Banten bersama Yayasan SMK Mitra Industri MM2100. Kedua pihak menggagas pengembangan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja industri.
Sebagai tahap awal, dua SMK akan dijadikan proyek percontohan di dua kawasan industri, yakni Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, dan Kawasan Industri Sawah Luhur, Kota Serang.
Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 saat ini tengah melakukan feasibility study (FS) untuk menentukan konsep dan kelayakan pengembangan pendidikan vokasi di kedua lokasi tersebut.
Kajian itu mencakup sejumlah aspek, antara lain kondisi dan topografi wilayah, jumlah anak usia sekolah, keberadaan SMK di sekitar kawasan, serta kondisi perekonomian masyarakat setempat.
Pemprov Banten berharap proyek percontohan tersebut dapat menjadi model pendidikan vokasi yang mampu mempertemukan kebutuhan sekolah dengan kebutuhan industri.
Selain pengembangan pendidikan vokasi, Pemprov Banten juga memperluas pelatihan berbasis kompetensi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Program tersebut menyasar masyarakat Banten yang berada dalam usia angkatan kerja dan dilaksanakan dengan melibatkan mitra industri.
Penguatan kompetensi juga dilakukan melalui optimalisasi sistem informasi lowongan kerja, seperti Siloker, penyelenggaraan Job Fair, serta perluasan akses terhadap kesempatan kerja.
Langkah tersebut menjadi bagian dari program prioritas Pemprov Banten untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan.
Andra Soni menilai keterhubungan antara pendidikan dan kebutuhan industri menjadi faktor penting dalam mengatasi persoalan lulusan SMK yang belum terserap secara optimal.
“Jadi persoalan lulusan SMK yang belum tertampung di dunia kerja itu bisa diselesaikan,” ujarnya.
Dengan jumlah industri yang cukup besar, Pemprov Banten mendorong agar kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor dapat diisi oleh lulusan pendidikan vokasi dari daerah. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah dan industri pun diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan siap bersaing.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat TPT Provinsi Banten pada Mei 2026 mencapai 6,48 persen. Angka tersebut turun 0,11 poin dibandingkan Februari 2026.
Pada periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 5,88 juta orang atau meningkat sekitar 57 ribu orang dibandingkan Februari 2026.
Sementara itu, jumlah penduduk usia kerja pada Mei 2026 tercatat sebanyak 9,62 juta orang, bertambah 28 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,29 juta orang merupakan angkatan kerja, sedangkan 3,33 juta orang masuk kategori bukan angkatan kerja.
Meski menunjukkan tren penurunan pengangguran, Pemprov Banten menilai penguatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan.—(***)
