BANTENGATE.ID, SERANG:— Sejumlah perusahaan penerbitan pers di wilayah Provinsi Banten, menyayangkan dengan rencana kebijakan Pemerintah Provinsi Banten, yang akan melakukan tender terhadap kegiatan pemasangan iklan/edvertorial, di media masa dalam tahun anggaran 2021, Karena hal tersebut akan “mematikan” perusahaan penerbitan pers yang masih berskala kecil.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Provinsi Banten, Hasuri SH, kepada sejumlah awak media,Kamis (8/4), mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi Banten agar meninjau rencana pelaksanaan tender tersebut dan bersikap adil terhadap perusahaan penerbitan pers yang ada di Banten.
Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, diharapkan dapat mengakomodir seluruh perusahaan penerbitan pers yang ada di wilayah Provinsi Banten, baik itu Media Online, Media Cetak maupun Elektronik. Hal itu bertujuan agar media massa tetap bisa eksis dan bersinergi dalam mengawal proses pembangunan Provinsi Banten.
“Jangan sampai kue iklan dimonopoli oleh perusahaan penerbitan pers tertentu saja. Sebab, hal ini akan menjadi sebuah preseden buruk bagi keberlangsungan kehidupan Pers yang ada di wilayah Banten,” kata Hasuri.
Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kota Serang, H.Maswi, mengungkapkan, adanya ketentuan pemasangan iklan/advertorial dengan sistem tender akan di monopoli oleh perusahaan penerbitan yang sudah besar dan maju, sehingga akan membuat banyak perusahaan penerbitan pers di Banten terutama yang baru tumbuh tidak bisa berkembang bahkan akan “mati suri”.
“Sebaiknya, pemasangan iklan/advertorial dilaksanakan seperti tahun sebelumnya, tidak melalui sistem tender, namun diatur secara proforsional. Dengan demikian, semua penerbitan pers akan mendapatkan “kue” iklan/advertorial secara merata dan secara bersama bisa mengawal pembangunan di Banten,” kata H. Maswi.—(vina/dimas)
