Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Banten semakin memanas. Sengketa kepengurusan yang bergulir dari Mahkamah Partai hingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kini merembet pada saling somasi terkait hak penggunaan Kantor DPW PPP Banten.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait sengketa di tingkat DPP PPP dianggap tidak sah dan bertentangan dengan mekanisme organisasi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
