Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem penegakan hukum yang konsisten, profesional, transparan, dan mampu bekerja berdasarkan kepentingan hukum. Persoalan tersebut dinilai tidak cukup diselesaikan hanya melalui pergantian figur di pucuk pimpinan institusi, tetapi membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem, tata kelola, sumber daya manusia, hingga mekanisme pengawasan.
