Pemerintah Kabupaten Lebak mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria melalui penataan kembali lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN IV yang telah habis masa berlakunya. Upaya tersebut disampaikan Wakil Bupati Lebak saat melakukan audiensi dengan jajaran PTPN IV Regional I KSO Distrik Jawa Barat di Kantor PTPN IV Regional I Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jumat (31/7/2026).
Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lebak terus memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria melalui aspek penataan akses dengan memfasilitasi pembentukan kelompok usaha masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperluas akses usaha, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
raktik hukum agraria di Indonesia, niat tersebut kadang berbenturan dengan aturan yang tidak banyak diketahui masyarakat, salah satunya mengenai tanah in absentia atau tanah absentee.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
