Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait sengketa di tingkat DPP PPP dianggap tidak sah dan bertentangan dengan mekanisme organisasi.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait sengketa di tingkat DPP PPP dianggap tidak sah dan bertentangan dengan mekanisme organisasi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
