Lebak, BantenGate.id–Di ujung jalan tanah yang berliku di Kampung Cipasung, Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, berdiri sebuah gubuk kecil yang tampak nyaris roboh. Ukurannya hanya sekitar 3×4 meter. Dindingnya dari anyaman bambu yang mulai terlepas, tiang kayunya miring, sementara atapnya penuh lubang. Di sanalah Suryadi (38) bersama istri dan dua anaknya menjalani hari-hari selama hampir 15 tahun terakhir.
Rumah itu lebih menyerupai tempat berteduh sementara daripada hunian. Lantainya masih berupa tanah, tanpa ubin. Saat hujan turun, air menetes dari berbagai sisi atap, membuat bagian dalam rumah basah dan lembap. Angin kencang menjadi momok yang selalu menimbulkan kekhawatiran, seolah bangunan itu bisa runtuh kapan saja.
Keterbatasan ekonomi membuat Suryadi tak mampu memperbaiki rumahnya. Ia bekerja sebagai buruh tani serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Ketika ada pekerjaan, upah yang diterimanya sekitar Rp25 ribu per hari—jumlah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sederhana.
Beban hidupnya semakin berat karena kondisi fisik yang tidak lagi kuat. Cedera tulang punggung akibat jatuh dari pohon kecapi saat masih duduk di bangku sekolah dasar masih terasa hingga kini. Rasa sakit itu membatasi geraknya dalam bekerja, membuatnya tidak bisa mengambil pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih.
Untuk menambah penghasilan, Suryadi sesekali mencari kroto atau telur semut di kebun-kebun sekitar. Hasilnya dijual sekitar Rp30 ribu untuk dua ons. Namun pekerjaan itu hanya bisa dilakukan pada akhir pekan, dan hasilnya pun tidak selalu ada.
“Biasanya hari Sabtu dan Minggu saya cari kroto untuk dijual,” ujarnya pelan.
Ia mengaku pernah terpikir merantau, tetapi kondisi fisik dan keterbatasan pendidikan membuatnya mengurungkan niat. Bagi Suryadi, bertahan di kampung halaman adalah satu-satunya pilihan yang masih memungkinkan.
“Bukan tidak mau merantau, tapi saya tidak kuat. Sejak jatuh dari pohon waktu SD, fisik saya tidak seperti dulu,” tuturnya.
Selama ini, bantuan yang diterima keluarganya baru sebatas sembako dan bantuan sesekali. Menurutnya, bantuan tersebut belum cukup untuk memperbaiki rumah yang semakin rapuh.
“Alhamdulillah ada bantuan, tapi belum cukup untuk memperbaiki rumah,” katanya.
Ia juga mengaku sudah berulang kali mengajukan permohonan bantuan perbaikan rumah melalui pemerintah desa. Namun hingga kini belum ada realisasi yang bisa mengubah keadaan.
“Sudah sering diusulkan, tapi belum ada tindak lanjut,” ujarnya.
Di tengah kondisi serba terbatas, Suryadi masih menyimpan harapan sederhana: memiliki rumah yang layak dan aman untuk keluarganya. Ia mengaku anak-anaknya kerap merasa minder dengan kondisi tempat tinggal mereka, terlebih saat hujan turun dan air merembes ke dalam rumah.
“Saya hanya ingin punya rumah yang layak. Anak saya kadang merasa minder, apalagi kalau hujan dan rumah bocor,” ucapnya.
Sekretaris Desa Sukarendah, Sunatra, membenarkan bahwa masih terdapat sekitar 10 rumah tidak layak huni di wilayahnya. Beberapa di antaranya berada dalam kondisi sangat memprihatinkan, termasuk rumah Suryadi di Kampung Cipasung dan rumah Sayuti di Kampung Galura.
“Yang paling parah memang rumah Suryadi dan Sayuti,” jelasnya.
Menurut Sunatra, pemerintah desa telah mengajukan bantuan ke berbagai instansi seperti Dinas Sosial, BPBD, serta Dinas Perumahan dan Permukiman. Namun hingga saat ini proses tersebut masih menunggu realisasi.
“Sudah kami ajukan, tapi masih dalam tahap menunggu,” katanya.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran desa menjadi kendala utama dalam penanganan rumah tidak layak huni. Sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan rutin sehingga pembangunan fisik belum bisa maksimal.
“Anggaran desa sangat terbatas, sehingga belum mampu mengakomodasi pembangunan fisik secara maksimal,” ujarnya.
Meski sempat muncul inisiatif warga untuk membantu secara swadaya, pemerintah desa tetap mengarahkan agar penanganan dilakukan melalui jalur resmi agar bantuan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.–(red)
