Tanah Datar, BantenGate.id–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Sidang paripurna yang dilaksanakan pada Rabu (28/5/2025) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta diikuti oleh 21 anggota DPRD lainnya.
Hadir dalam sidang paripurna, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, S.Psi., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para staf ahli dan asisten bupati, kepala perangkat daerah, camat, wali nagari se-Kabupaten Tanah Datar, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan apresiasi atas penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 yang sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia juga menegaskan pentingnya pandangan fraksi sebagai bentuk pengawasan dan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Delapan fraksi telah menyampaikan pandangan umum melalui juru bicara masing-masing,” ujar Anton. Fraksi-fraksi tersebut adalah:Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (jubir: Asrul Jusan), Fraksi Ummat Golkar (Masnefi), Fraksi PKB (Zaiful Imra), dan Fraksi PAN (Felly Endra). Kemudian, Fraksi NasDem (Khairul Abdi), Fraksi Gerindra (Mulyani), Fraksi PPP (Zulhadi), dan Fraksi PKS (Jamal Ismail).
Secara umum, seluruh fraksi menyampaikan ucapan selamat atas capaian opini WTP yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa prestasi tersebut bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan, sehingga seluruh perangkat daerah diimbau untuk tidak terlena dan tetap meningkatkan kinerja.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan fraksi antara lain realisasi pendapatan daerah, efektivitas penggunaan anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai target pajak.
Fraksi Ummat Golkar melalui jubirnya, Masnefi, menekankan pentingnya reformasi birokrasi melalui pengangkatan pejabat yang kompeten dan berintegritas. Menurutnya, untuk mewujudkan visi dan misi daerah, dibutuhkan aparatur yang tepat di bidangnya serta dilengkapi dengan fasilitas kerja yang memadai.
Sementara itu, Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat melalui Asrul Jusan menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban ini akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di tingkat Panitia Khusus (Pansus), Komisi, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, Fraksi PKS melalui jubirnya, Jamal Ismail, mengangkat isu kebersihan dan penanganan sampah yang dinilai masih menjadi persoalan krusial di Tanah Datar. Fraksi PKS mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta penambahan alokasi anggaran untuk mengatasi persoalan tersebut secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.–(adv).
