Sumedang, BantenGate.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, bersama Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, H. Ujang Sudiartono, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Soma menjelaskan bahwa Rakor diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah dari provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, serta dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 26–29 Oktober 2025.
“Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3/7565/SJ, saya bersama Kepala Bappeda hadir langsung mengikuti Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian, LPNK, dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini sudah berlangsung dua hari dari total empat hari yang dijadwalkan, diikuti para sekda provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia,” ujar Soma.
Menurutnya, Rakor tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional, di antaranya dana transfer ke daerah, keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai agenda pembangunan lintas sektor.
“Acara ini sangat penting untuk menyinkronkan berbagai program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Salah satunya isu terkait dana transfer ke daerah yang kini dirasakan mengalami pengurangan. Dalam forum ini juga disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian terkait lainnya,” jelasnya.
Soma menambahkan, pihaknya menyambut baik pelaksanaan Rakor yang diikuti sekitar 38 Sekda provinsi, 38 Kepala Bappeda provinsi, 514 Sekda kabupaten/kota, dan 514 Kepala Bappeda kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
“Kami memahami konsep pemerintah pusat bahwa ke depan daerah harus mampu mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat dalam mengelola pelayanan publik, manajemen pemerintahan, dan anggaran. Insya Allah, banyak hal yang bisa kita sinkronkan dalam kesempatan yang baik ini,” ujarnya optimistis.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menyampaikan bahwa Rakor tersebut tidak hanya bertujuan menyinkronkan program pusat dan daerah, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 serta mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan program 2025 yang telah dan sedang berjalan, sekaligus memberikan bekal kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD sebagai dasar perencanaan APBD tahun 2026,” kata Tito.
Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi program pemerintah daerah dengan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam upaya menanggulangi stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, kawasan kumuh, ketahanan pangan, dan pengelolaan sampah.
“Program pemerintah daerah harus linier dan selaras dengan program unggulan Bapak Presiden. Rekan-rekan di daerah harus memberi atensi dan menjadikannya prioritas. Karena itu, kita hadirkan perwakilan dari berbagai kementerian—PU, Keuangan, Kesehatan, Ristekdikti, Pendidikan, KemenPAN-RB, Kemensos, Koperasi, dan Bappenas—agar bapak/ibu sekalian semakin memahami arah kebijakan nasional,” kata Mendagri Tito Karnavian.—(red)
