Serang, BantenGate.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Serang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Provinsi Banten dan Gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (25/6/2026).
Dalam aksi bertajuk “Negara Dikerubungi Serakahnomics, Rakyat Sengsara”, mereka mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat.
Massa aksi berasal dari sejumlah organisasi kemahasiswaan, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta HMI MPO Cabang Serang. Mereka menyampaikan kritik terhadap arah pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam orasinya, para mahasiswa menilai pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi indikator keberhasilan pemerintah belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran, ketimpangan sosial, hingga belum meratanya kualitas pelayanan publik.
Mereka menilai Provinsi Banten memiliki potensi ekonomi yang besar karena menjadi salah satu daerah penyangga kawasan metropolitan sekaligus pusat industri nasional. Namun, potensi tersebut dinilai belum mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Menurut massa aksi, hingga saat ini Banten masih menghadapi tingginya angka pengangguran, belum optimalnya keterkaitan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, serta masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Salah seorang koordinator massa aksi, Anang M. Faisal, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian pembangunan yang dipublikasikan pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat.
“Banten memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi hingga hari ini masih dihadapkan pada tingginya angka pengangguran, persoalan pendidikan, kemiskinan, hingga kerusakan lingkungan. Artinya, pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan lain yang dinilai memerlukan perhatian serius pemerintah. Di antaranya masih terbatasnya akses terhadap sanitasi layak dan air bersih di sejumlah wilayah, maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan, hingga pentingnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
Menurut mereka, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi yang masuk atau tingginya pertumbuhan ekonomi daerah, melainkan dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara.
Anang menegaskan pemerintah bersama DPRD Provinsi Banten harus memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Pemerintah dan DPRD Banten harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Pembangunan harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi kemiskinan, menjaga lingkungan hidup, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Cipayung Plus Serang menyampaikan 14 tuntutan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, dan DPRD Provinsi Banten. Tuntutan tersebut meliputi penegakan supremasi sipil dan demokrasi, pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional, reforma agraria sejati, serta penolakan terhadap pemborosan anggaran negara.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menindak pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Mahasiswa juga mendesak pencabutan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang outsourcing agar tercipta pekerjaan yang layak bagi pekerja.
Di tingkat daerah, mereka meminta pemerintah mempercepat penciptaan lapangan kerja melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menyesuaikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pembangunan daerah, serta meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Massa aksi juga mendesak percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya sanitasi dan penyediaan air bersih, pengentasan kemiskinan ekstrem, penindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal, serta penguatan upaya pemberantasan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, mereka meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan tumpang tindih aset daerah dan meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi secara bergantian di depan Kantor Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Banten. Sejumlah aparat kepolisian tampak berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Di akhir aksi, Cipayung Plus Serang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mereka berharap seluruh tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai aspirasi di jalanan, tetapi menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurut mereka, pembangunan yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila pemerintah membuka ruang partisipasi publik, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, bukan sekadar mengejar capaian angka pertumbuhan ekonomi.–(ridwan)
