BantenGate.id, Lebak, Data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Lebak masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan Dasbor ATS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per Juli 2026, total ATS di Kabupaten Lebak tercatat mencapai 39.159 anak. Angka ini mencakup tiga kategori: anak yang lulus namun tidak melanjutkan pendidikan (LTM) sebanyak 16.004 anak, anak yang belum pernah bersekolah (BPB) sebanyak 14.622 anak, dan anak yang putus sekolah alias drop out (DO) sebanyak 8.533 anak.
Dari sisi jenis kelamin, ATS laki-laki di Lebak tercatat 20.540 anak, sementara ATS perempuan 18.854 anak. Untuk kategori drop out, didominasi laki-laki dengan 4.896 anak berbanding 3.865 anak perempuan. Pola serupa juga terlihat di kategori BPB dan LTM, di mana jumlah anak laki-laki sedikit lebih tinggi dibanding perempuan pada hampir semua kategori.
Menjawab persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Sosial resmi mengoperasikan program Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2026/2027 pada Juli 2026. Program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk yang putus sekolah maupun berpotensi putus sekolah, agar mereka bisa memperoleh pendidikan yang layak sekaligus memutus mata rantai kemiskinan di daerah tersebut.
Sekolah Rakyat kini menempati gedung permanen baru di Kecamatan Panggarangan, di atas lahan seluas sekitar 10 hektare. Gedung ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari ruang belajar, asrama, gedung serbaguna, dapur, kantin, hingga rumah ibadah, dengan kapasitas tampung hingga 500 peserta didik dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Pembangunannya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Untuk tahun ajaran 2026/2027, jumlah peserta yang diterima mengalami penyesuaian. Target awal yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Lebak adalah 200 siswa baru, dengan rincian jenjang SD 25 orang, SMP 75 orang, dan SMA 100 orang. Namun seiring keputusan Kementerian Sosial, kuota tersebut kemudian dinaikkan menjadi 270 peserta didik.
Proses penjaringan siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran umum, melainkan penjangkauan langsung ke calon siswa prioritas oleh Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lebak. Verifikasi dilakukan dari rumah ke rumah untuk memastikan peserta benar-benar berasal dari keluarga kategori Desil 1 dan Desil 2, serta tidak terlibat judi daring, tidak memiliki pinjaman bank, dan tidak memiliki kendaraan.
Selain akses pendidikan, keluarga peserta Sekolah Rakyat juga mendapat sejumlah dukungan tambahan, seperti program perbaikan rumah tidak layak huni, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan pelatihan ekonomi produktif agar bisa mandiri secara ekonomi. Sebelum menempati gedung baru ini, Sekolah Rakyat jenjang SMA di Lebak sempat berjalan dengan 100 siswa yang belajar di Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kemendikdasmen, sementara jenjang SD dan SMP untuk sementara diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Kabupaten Lebak.
Melihat kesenjangan antara skala persoalan dan kapasitas program, tantangan ke depan masih sangat besar. Kapasitas 270 siswa Sekolah Rakyat jelas belum sebanding dengan hampir 40 ribu anak di Lebak yang tercatat dalam kategori ATS. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta tetap menjadi kunci agar angka anak tidak sekolah di Lebak bisa ditekan secara signifikan pada masa mendatang.
Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai akses pendidikan di Kabupaten Lebak, termasuk prosedur verifikasi data anak yang memerlukan bantuan pendidikan, dapat berkoordinasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Km. 9 No. 17, Pasir Ona, Rangkasbitung. (dmz)
