Tanah Datar, Bantengate.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Tanah Datar, Selasa (8/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Kamrita dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Alfian Fikri. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat, wali nagari, pimpinan BUMD serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyampaikan, pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 akan disampaikan oleh delapan fraksi secara bergantian.
Delapan fraksi tersebut yakni Fraksi NasDem dengan juru bicara Junaidi, Fraksi PPP dengan juru bicara Agus Topik, Fraksi Ummat Golkar dengan juru bicara Donal Martin, Fraksi PKS dengan juru bicara Jamal Ismail, Fraksi Gerindra dengan juru bicara Mulyani, Fraksi PKB dengan juru bicara Yonarlis, Fraksi PAN dengan juru bicara Nofrizal, serta Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat dengan juru bicara Asrul Jusan.
NasDem Soroti Efektivitas Anggaran
Pandangan umum pertama disampaikan Fraksi NasDem melalui juru bicara Junaidi. Fraksi NasDem menilai penyusunan Perubahan APBD 2026 tidak semata-mata menjadi momentum untuk menyesuaikan angka dan struktur anggaran. Lebih dari itu, perubahan APBD dinilai harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali prioritas pembangunan daerah.
Menurut Fraksi NasDem, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi tersebut juga meminta agar penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2026 memperhatikan kondisi perekonomian daerah serta mengedepankan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Program-program prioritas yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dinilai perlu diperkuat, sementara program yang dinilai kurang efektif harus dievaluasi.
Demokrat Tekankan Transparansi
Sementara itu, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui juru bicara Asrul Jusan menyatakan mendukung perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Meski demikian, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan anggaran tetap berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas.
“Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat mendukung perubahan, tetapi pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel,” ujarnya.
Asrul juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran sehingga belanja daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami mendukung Raperda serta memberikan saran agar dana anggaran dialokasikan dengan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Golkar Soroti UMKM dan Penanganan Bencana
Fraksi Ummat Golkar melalui juru bicaranya Donal Martin turut menyampaikan sejumlah perhatian terhadap arah kebijakan anggaran perubahan. Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah memberikan dukungan nyata terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah juga diminta menjelaskan sejauh mana program bantuan kepada pelaku UMKM telah berjalan serta berapa banyak pelaku usaha yang telah mendapatkan manfaat dari program tersebut.
Selain UMKM, Fraksi Ummat Golkar juga menyoroti persoalan kebencanaan. Pemerintah daerah diharapkan memiliki peta dan tahapan penanganan bencana yang jelas, termasuk strategi pembiayaan mengingat keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Tanah Datar.
PAN Dorong Penguatan Anggaran Pascabencana
Pandangan lainnya disampaikan Fraksi PAN melalui juru bicara Nofrizal. Fraksi PAN mengharapkan pemerintah daerah melakukan penguatan anggaran untuk penanganan serta pemulihan pascabencana.
Penguatan tersebut, menurut Fraksi PAN, perlu dibarengi dengan peningkatan mitigasi dan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Berbagai saran, pendapat dan pertanyaan kemudian disampaikan masing-masing fraksi dalam rapat paripurna tersebut.
Seluruh pandangan umum fraksi selanjutnya akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memberikan jawaban dalam rapat paripurna berikutnya.
Menutup rapat, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyampaikan bahwa rapat paripurna akan dilanjutkan dengan agenda Jawaban Bupati Tanah Datar atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Kamis mendatang.
Dengan tahapan tersebut, pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan memasuki proses tanggapan dan pembahasan antara DPRD bersama pemerintah daerah.--(murni yenti)
