Oleh: Kang Oos Supyadin
(Pemerhati Kesejarahan dan Budaya, dan Majelis Musyawarah Sunda )
Sejarah hubungan antara tanah Jawa dan Tatar Sunda tidak hanya diwarnai perdagangan, penyebaran agama, dan hubungan kekerabatan. Di baliknya terdapat pula perebutan pengaruh dan kekuasaan yang berlangsung selama berabad-abad.
Salah satu bab penting dalam sejarah tersebut adalah ambisi Kerajaan Mataram Islam untuk memperluas pengaruhnya ke wilayah Tatar Sunda, terutama kawasan yang kemudian dikenal sebagai Priangan.
Mataram tumbuh sebagai kekuatan politik besar di Jawa pada akhir abad ke-16. Sutawijaya atau Panembahan Senopati menjadi tokoh penting dalam proses awal pembentukan kekuasaan Mataram. Pada masa pemerintahan penerusnya, ekspansi Mataram ke wilayah barat semakin kuat.
Wilayah Sunda yang berada di sebelah barat Sungai Citarum menjadi kawasan strategis. Selain memiliki sumber daya dan wilayah pertanian, Priangan juga memiliki posisi penting karena berada di antara Mataram, Banten, dan Batavia yang kemudian dikuasai VOC.
Dari Galuh hingga Sumedanglarang
Dalam sejumlah catatan sejarah, ekspansi Mataram ke wilayah Tatar Sunda telah berlangsung sejak masa Panembahan Senopati. Galuh disebut sebagai salah satu wilayah Sunda yang kemudian masuk ke dalam lingkup pengaruh Mataram pada akhir abad ke-16.
Namun, ekspansi tersebut mencapai tahap yang lebih menentukan ketika Mas Rangsang naik takhta pada 1613 dan kemudian dikenal sebagai Sultan Agung.
Di bawah Sultan Agung, Mataram berkembang menjadi kekuatan politik yang semakin agresif memperluas wilayahnya. Sasaran pengaruhnya tidak hanya wilayah Jawa bagian tengah dan timur, tetapi juga kawasan barat.
Salah satu wilayah penting dalam strategi tersebut adalah Sumedanglarang.
Sumedanglarang ketika itu masih memiliki kedudukan sebagai kerajaan yang memiliki akar sejarah dari kekuasaan Sunda-Pajajaran. Setelah Prabu Geusan Ulun wafat, kekuasaan beralih kepada putranya, Pangeran Suriadiwangsa.
Pada saat yang sama, kekuatan Mataram di bawah Sultan Agung semakin besar. Klaim dan pengaruh Mataram terhadap berbagai wilayah di Jawa Barat membuat posisi kerajaan-kerajaan Sunda semakin sulit mempertahankan kedaulatannya.
Sebuah penelitian dalam Patanjala mencatat bahwa Suriadiwangsa kemudian datang ke Mataram dan mengakui Sumedang berada di bawah kekuasaan Mataram. Peristiwa tersebut berlangsung pada 1620.
Sejak saat itu, status Sumedanglarang berubah. Kerajaan yang sebelumnya berdiri sebagai kekuatan politik mandiri menjadi wilayah bawahan Mataram dengan status administratif sebagai kabupaten.
Rangga Gempol dan Lahirnya Priangan
Setelah pengakuan terhadap kekuasaan Mataram, Sultan Agung memberikan gelar kepada Suriadiwangsa sebagai Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumahdinata atau Rangga Gempol I.
Ia kemudian ditempatkan sebagai bupati sekaligus koordinator para bupati di wilayah Priangan. Posisi tersebut dalam struktur Mataram dikenal sebagai bupati wedana.
Dengan demikian, perubahan politik tersebut bukan sekadar pergantian penguasa. Ia juga mengubah struktur pemerintahan di wilayah Sunda.
Sejumlah wilayah yang sebelumnya berada dalam lingkungan kekuasaan Sumedanglarang kemudian ditempatkan dalam struktur Priangan di bawah pengaruh Mataram.
Wilayah tersebut antara lain Sumedang, Sukapura, Bandung, Limbangan, serta sejumlah daerah lainnya seperti Cianjur, Karawang, Pamanukan, dan Ciasem.
Sumber dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten juga mencatat bahwa wilayah kekuasaan Dipati Ukur sebagai wedana bupati Priangan kemudian mencakup Sumedang, Sukapura, Bandung, Limbangan, serta sebagian Cianjur, Karawang, Pamanukan, dan Ciasem.
Priangan pun menjadi salah satu wilayah penting dalam strategi politik dan militer Mataram.
Priangan sebagai Benteng Menghadapi Batavia
Bagi Sultan Agung, penguasaan Priangan mempunyai arti strategis. Pada awal abad ke-17, VOC telah menjadikan Batavia sebagai pusat kekuatannya. Mataram kemudian berupaya menyerang Batavia pada 1628 dan 1629.
Dalam strategi tersebut, posisi Priangan sangat penting karena wilayah ini berada relatif dekat dengan Batavia. Karena itu, para penguasa Priangan tidak hanya berfungsi sebagai pejabat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari kepentingan militer Mataram.
Salah satu tokoh yang kemudian terkenal dalam sejarah Priangan adalah Dipati Ukur. Ia menjadi wedana bupati Priangan dan terlibat dalam upaya Mataram menghadapi VOC di Batavia.
Namun, hubungan antara Mataram dan para penguasa Priangan tidak selalu berjalan mulus. Ketegangan akhirnya berkembang menjadi perlawanan Dipati Ukur terhadap Mataram. Menurut catatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, pemberontakan Dipati Ukur berhasil dilumpuhkan pada 1632 setelah Mataram mendapat bantuan sejumlah pemimpin Priangan.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa penguasaan politik tidak otomatis berarti hilangnya kepentingan lokal. Di balik struktur kekuasaan Mataram, para bupati Priangan tetap memiliki kepentingan, jaringan keluarga, dan pengaruh politik masing-masing.
Dalam proses perluasan pengaruh Mataram di wilayah Sunda, Cirebon juga memainkan peranan penting. Hubungan antara Cirebon dan Mataram tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga politik dan kekerabatan. Cirebon menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan kekuatan politik Jawa dengan kerajaan-kerajaan di wilayah Sunda.
Karena itu, ekspansi Mataram ke Tatar Sunda tidak selalu dilakukan melalui peperangan. Diplomasi, hubungan keluarga, pengakuan politik, dan perubahan status pemerintahan juga menjadi instrumen penting. Kasus Sumedanglarang menjadi salah satu contoh bahwa perubahan kekuasaan dapat berlangsung melalui pengakuan politik, bukan semata-mata melalui penaklukan bersenjata.
Banten Memilih Jalan Berbeda
Jika Sumedanglarang akhirnya berada di bawah pengaruh Mataram, Banten mengambil jalan berbeda. Kesultanan Banten tetap mempertahankan kedaulatannya dan menjadi salah satu kekuatan politik penting di bagian barat Pulau Jawa. Posisi Banten bahkan membuat wilayah ini menjadi pesaing Mataram dalam perebutan pengaruh di Jawa Barat.
Ketegangan hubungan tersebut semakin terlihat pada abad ke-17. Ketika Mataram mengalami pergolakan internal pada masa pemerintahan Amangkurat I, hubungan Banten dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Mataram semakin menguat.
Salah satu momentum penting terjadi ketika pemberontakan Trunajaya mengguncang Mataram pada 1670-an. Dalam situasi tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten memberikan bantuan kepada pihak Cirebon yang berseberangan dengan Mataram. Sejumlah sumber sejarah mencatat Banten juga mengirim bantuan pasukan dan kapal perang dalam konteks konflik tersebut.
Dengan demikian, persaingan Mataram dan Banten tidak semata-mata merupakan persaingan dua kerajaan. Di dalamnya terdapat jaringan politik Cirebon, bangsawan daerah, kepentingan perdagangan, serta pengaruh VOC.
Kekuasaan Mataram di Priangan Mulai Berubah
Dominasi Mataram di Priangan tidak berlangsung selamanya. Memasuki paruh kedua abad ke-17, Mataram menghadapi berbagai persoalan internal. Pemberontakan Trunajaya menjadi salah satu pukulan besar yang mengguncang kekuasaan Mataram. Di sisi lain, VOC semakin kuat setelah menguasai Batavia dan memperluas jaringan politiknya di Nusantara. Situasi tersebut secara perlahan mengubah peta kekuasaan di Jawa Barat.
Priangan yang sebelumnya menjadi bagian dari struktur kekuasaan Mataram kemudian memasuki babak baru ketika pengaruh VOC semakin kuat. Perubahan tersebut menjadi bagian dari proses panjang yang akhirnya membawa wilayah Priangan ke dalam lingkungan kekuasaan kolonial.
Artinya, dominasi Mataram terhadap Tatar Sunda tidak dapat dilihat hanya sebagai sebuah penaklukan militer. Ia merupakan proses panjang yang melibatkan diplomasi, hubungan kekerabatan, perubahan status kerajaan menjadi kabupaten, kepentingan militer, serta persaingan dengan Banten dan VOC.
Sejarah Kekuasaan dan Harga Sebuah Kedaulatan
Kisah Mataram dan Tatar Sunda memperlihatkan betapa dinamisnya peta politik Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17. Kerajaan yang sebelumnya berdiri mandiri dapat berubah menjadi wilayah bawahan. Seorang raja dapat berubah status menjadi bupati. Wilayah kerajaan dapat diubah menjadi bagian dari struktur administratif kerajaan yang lebih besar. Sumedanglarang adalah salah satu contoh penting.
Pemerintah Kabupaten Sumedang sendiri mencatat bahwa Sumedanglarang pernah melalui fase sebagai kerajaan Islam berdaulat sebelum akhirnya menjadi kabupaten di bawah Mataram pada 1620. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah benar-benar berjalan lurus.
Ada perlawanan. Ada diplomasi. Ada persaingan antarkerajaan. Ada pula tokoh-tokoh lokal yang memilih bekerja sama atau berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar.
Pada akhirnya, ambisi Mataram untuk memperluas pengaruh ke Tatar Sunda memang berhasil membawa sebagian besar wilayah Priangan ke dalam orbit kekuasaannya. Tetapi dominasi tersebut juga melahirkan dinamika baru yang kemudian membuka jalan bagi perubahan kekuasaan berikutnya.
Dari kisah itu, sejarah Priangan mengajarkan satu hal: kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki pasukan paling banyak, tetapi juga oleh siapa yang mampu membangun aliansi, mengendalikan jalur politik, dan mempertahankan pengaruh di tengah perubahan zaman.–(***)
