Lebak, BantenGate.id – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, dalam mewujudkan pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan. Besarnya alokasi anggaran untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Kesehatan, turut membatasi ruang fiskal daerah untuk membangun infrastruktur pelayanan kesehatan.
Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) selama ini harus dialokasikan untuk mendukung pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam membangun fasilitas kesehatan secara mandiri.
Pernyataan Wabup Amir Hamzah, menanggapi pemberitaan BantenGate.id edisi Jumat (13/11/2026), yang menyoroti Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak tidak masuk dalam daftar penerima ADINKES Award 2026, penghargaan bagi pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga yang dinilai berkontribusi dalam penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM).
Menanggapi persoalan tersebut, Amir menegaskan bahwa kondisi yang dihadapi Kabupaten Lebak bukan semata-mata persoalan pemberian sanksi atau punishment, melainkan berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Ini bukan soal punishment. Selama 10 tahun terakhir pembangunan Puskesmas mengandalkan anggaran pusat. Karena APBD terkuras untuk membayar BPJS,” kata Amir kepada BantenGate.id., Jumat (13/11/2026) sore.
Menurutnya, keterbatasan keuangan daerah membuat pemerintah harus menentukan prioritas dalam penggunaan anggaran, termasuk antara pembiayaan jaminan kesehatan dan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan.
“Kondisi Lebak uangnya terbatas. Kecuali kita berani keluar dari UHC. Kita bisa bangun Puskesmas dengan sarana prasarananya jika keluar dari UHC,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena UHC merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Di sisi lain, pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan juga menjadi kebutuhan mendasar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok.
Terlebih, pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di setiap desa merupakan salah satu janji kampanye pasangan Ruhay yang dipimpin Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya bersama Wakil Bupati Amir Hamzah.
Komitmen tersebut membangun harapan masyarakat agar pelayanan kesehatan semakin dekat, mudah dijangkau, dan merata hingga pelosok Kabupaten Lebak.
Persoalannya, bagaimana pemerintah daerah dapat mempertahankan cakupan jaminan kesehatan masyarakat sekaligus merealisasikan pembangunan Pustu di setiap desa di tengah keterbatasan fiskal?
Tantangan tersebut semakin relevan jika melihat kebutuhan penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) di Kabupaten Lebak.
DPRD Pertanyakan Strategi Pemerintah Daerah
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Lebak, Erik Heriana, mempertanyakan strategi pemerintah daerah dalam mempertahankan UHC sekaligus merealisasikan janji pembangunan Pustu di setiap desa.
“Pemerintah Kabupaten Lebak perlu menjelaskan bagaimana strategi mempertahankan UHC sekaligus memenuhi janji pembangunan Pustu di setiap desa,” kata Erik.
Menurutnya, jaminan pembiayaan pengobatan dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan dua kebutuhan yang sama-sama penting bagi masyarakat.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai keterbatasan anggaran, tetapi juga kepastian solusi dan realisasi janji pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Pelayanan kesehatan yang dekat dan layak bukan sekadar janji politik, melainkan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” pungkasnya.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mencatat 85 kasus baru HIV hingga Agustus 2026, dengan tiga orang meninggal dunia. Sementara itu, penemuan kasus tuberkulosis (TBC) mencapai 3.856 kasus hingga 4 September 2026.
Data tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem pelayanan kesehatan, mulai dari upaya pencegahan, pemeriksaan, penemuan kasus, hingga pengobatan dan pendampingan pasien.
Ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, obat-obatan, pemerataan akses, serta keberlanjutan pembiayaan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah.
Karena itu, penjelasan mengenai keterbatasan APBD perlu diikuti langkah konkret melalui strategi pembiayaan pembangunan fasilitas kesehatan, optimalisasi anggaran, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pihak swasta.—(***)
