Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo: Menimbang Risiko Hukum dan Ekologi

Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo: Menimbang Risiko Hukum dan Ekologi
Yosef Regita Firdaus, S.H., M.H.
Oleh: Yosef Regita Firdaus, S.H., M.H.
(Praktisi Hukum)

Wacana pemindahan populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, perlu disikapi secara serius dan hati-hati. Gagasan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dengan pertimbangan mengantisipasi ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau, memang patut menjadi perhatian.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pemindahan badak jawa ke Alas Purwo benar-benar menjadi solusi terbaik untuk menjamin kelangsungan hidup spesies yang sangat langka tersebut?

Menurut saya, menyelamatkan badak jawa tidak cukup dengan memindahkan sebagian populasinya dari satu taman nasional ke taman nasional lainnya. Keputusan sebesar ini harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, kepastian hukum, serta pertimbangan ekologis yang matang.

Kita tidak boleh membiarkan niat baik untuk menyelamatkan satwa langka justru melahirkan persoalan baru yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya.

Ujung Kulon Adalah Habitat Alami yang Tidak Tergantikan

Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) bukan sekadar kawasan konservasi biasa. Kawasan yang berada di ujung barat Pulau Jawa ini merupakan habitat alami terakhir badak jawa di dunia.

Keberadaan badak jawa di Ujung Kulon telah menjadikan kawasan tersebut memiliki nilai ekologis yang sangat penting, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia internasional.

Populasi badak jawa diperkirakan berkisar 87–100 individu berdasarkan perkiraan yang pernah disampaikan pemerintah pada 2025. Seluruh populasi yang diketahui saat ini hidup di kawasan Ujung Kulon.

Kondisi tersebut menunjukkan betapa rentannya keberlangsungan spesies ini. Apabila terjadi bencana besar yang berdampak terhadap habitatnya, seluruh populasi berpotensi menghadapi ancaman serius.

Saya memahami kekhawatiran pemerintah terhadap risiko tersebut. Bahkan, gagasan membangun habitat kedua untuk mengurangi ketergantungan populasi pada satu kawasan merupakan strategi konservasi yang patut dipertimbangkan.

Namun, membangun habitat kedua tidak boleh dimaknai sebagai pemindahan satwa secara tergesa-gesa ke lokasi yang belum terbukti memenuhi kebutuhan ekologisnya.

Ada perbedaan mendasar antara menyiapkan habitat baru dengan memindahkan satwa ke kawasan yang kelayakannya belum teruji.

Ujung Kulon memiliki karakter hutan hujan dataran rendah, dengan ketersediaan sumber pakan, kubangan, kelembapan, dan kondisi lingkungan yang selama ini menopang kehidupan badak jawa.

Sementara itu, Taman Nasional Alas Purwo memiliki karakter ekosistem yang berbeda, termasuk kawasan savana dan hutan dengan kondisi lingkungan tersendiri.

Perbedaan tersebut harus menjadi perhatian utama. Ketersediaan pakan, sumber air, ruang jelajah, kondisi vegetasi, kesesuaian iklim, hingga potensi penyakit harus diteliti secara mendalam.

Jangan sampai badak jawa yang dipindahkan justru mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru.

Jangan Mengabaikan Aspek Hukum

Selain persoalan ekologi, rencana pemindahan badak jawa juga harus dilihat dari perspektif hukum.

Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan bagi perlindungan satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi.

Pertama, prinsip konservasi in-situ sebagaimana menjadi bagian penting dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Konservasi in-situ merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di dalam habitat alaminya.

Dalam konteks badak jawa, perlindungan habitat asli di Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas. Pengembangan habitat kedua dapat menjadi strategi tambahan untuk memperkuat upaya penyelamatan spesies, tetapi tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara dalam menjaga habitat utamanya.

Kedua, asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan pencegahan risiko.

Pemindahan badak jawa lintas pulau bukan kegiatan sederhana. Ada konsekuensi terhadap keselamatan individu satwa, populasi asal, serta ekosistem kawasan tujuan.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh kajian lingkungan dan persyaratan teknis yang relevan telah dipenuhi sebelum mengambil keputusan.

Ketiga, status perlindungan badak jawa. Badak jawa merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Spesies ini juga masuk dalam Appendix I CITES dan berstatus Critically Endangered atau kritis dalam daftar merah IUCN.

Status tersebut memperlihatkan bahwa badak jawa menghadapi ancaman kepunahan yang sangat serius.

Setiap tindakan terhadap individu badak jawa harus dilakukan dengan standar perlindungan tertinggi. Penangkapan, pengangkutan, pemindahan, hingga pelepasliaran harus mengikuti prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

Keempat, kepastian status kawasan dan pengelolaan taman nasional. Setiap taman nasional mempunyai sistem pengelolaan berdasarkan zonasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, apabila Alas Purwo akan dipersiapkan sebagai habitat kedua badak jawa, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan kesesuaian kawasan, daya dukung lingkungan, pengaturan pengelolaan, serta pembagian tanggung jawab antarlembaga.

Jangan sampai pemindahan dilakukan sebelum seluruh aspek hukum dan kelembagaan tersebut memiliki kejelasan.

Kelima, komitmen internasional Indonesia. Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 1991. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994.

Status dan komitmen tersebut menunjukkan bahwa perlindungan Ujung Kulon merupakan tanggung jawab yang memiliki dimensi internasional.

Dengan demikian, setiap perubahan mendasar dalam strategi konservasi badak jawa harus dilakukan secara terbuka, terukur, dan tetap memperhatikan kewajiban Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Keenam, keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Saya berpandangan bahwa rencana yang menyangkut masa depan badak jawa tidak boleh hanya menjadi pembahasan pemerintah dan pihak-pihak tertentu.

Masyarakat Pandeglang, pemerintah daerah, akademisi, peneliti, organisasi lingkungan, serta lembaga konservasi harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan.

Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Apalagi, rencana tersebut menyangkut satwa yang selama ini menjadi identitas ekologis Kabupaten Pandeglang dan kebanggaan masyarakat Banten.

Ancaman Badak Jawa Tidak Hanya Berasal dari Bencana Alam

Ada hal lain yang menurut saya tidak boleh luput dari perhatian pemerintah, yakni berbagai ancaman yang justru berada di dalam habitat alami badak jawa.

Bencana alam memang memiliki potensi menimbulkan kerusakan besar. Namun, ancaman terhadap kelangsungan hidup badak jawa juga datang dari aktivitas manusia dan persoalan pengelolaan habitat.

Perburuan ilegal merupakan salah satu ancaman paling serius. Pengungkapan kasus perburuan badak jawa yang menewaskan sedikitnya 26 individu sebagaimana terungkap dalam penegakan hukum pada 2024 menjadi peringatan bahwa pengamanan kawasan masih membutuhkan perhatian besar.

Selain perburuan, terdapat persoalan invasi tumbuhan langkap yang dapat mengurangi ketersediaan tumbuhan pakan bagi badak jawa. Persaingan sumber daya dengan satwa lain dan ancaman penyakit juga harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan habitat.

Pertanyaannya, apakah seluruh persoalan tersebut sudah ditangani secara optimal?

Menurut saya, sebelum pemerintah berbicara terlalu jauh mengenai pemindahan badak jawa, penguatan perlindungan habitat di Ujung Kulon harus menjadi agenda utama.

Pengamanan kawasan perlu diperkuat, pemantauan populasi ditingkatkan, ketersediaan pakan dipulihkan, dan berbagai potensi gangguan terhadap kehidupan badak harus ditangani secara berkelanjutan.

Memindahkan sebagian populasi tanpa menyelesaikan persoalan mendasar di habitat asal hanya berpotensi memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain.

Risiko Translokasi Tidak Boleh Diremehkan

Pemindahan satwa atau translokasi merupakan tindakan yang membutuhkan persiapan teknis sangat kompleks.

Badak jawa bukan satwa yang dapat dengan mudah ditangkap, diangkut, kemudian dilepaskan begitu saja di lingkungan baru.

Proses penangkapan dapat menimbulkan stres dan cedera. Perjalanan jarak jauh juga memiliki risiko terhadap kondisi fisik dan kesehatan satwa. Setelah tiba di lokasi tujuan, badak masih harus menghadapi proses adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda.

Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi kelangsungan spesies.

Karena itu, setiap rencana translokasi harus didasarkan pada kajian kesehatan satwa, kesiapan tenaga ahli, metode penangkapan dan pengangkutan, kondisi habitat tujuan, serta sistem pemantauan setelah pelepasliaran.

Selain itu, pemerintah harus memastikan kawasan tujuan benar-benar aman dari perburuan, gangguan aktivitas manusia, ancaman penyakit, dan potensi konflik pemanfaatan ruang.

Tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu kawasan memiliki status taman nasional. Kelayakan sebagai habitat badak jawa harus dibuktikan melalui penelitian.

Saya ingin menegaskan bahwa penolakan terhadap wacana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo bukan berarti menolak gagasan pengembangan habitat kedua.

Sebaliknya, saya memandang pengembangan habitat kedua dapat menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi risiko kepunahan apabila terjadi bencana besar di habitat utama.

Namun, strategi tersebut harus ditempuh melalui tahapan yang benar.

Pertama, pemerintah perlu menghentikan sementara promosi dan pembahasan pemindahan badak jawa ke Alas Purwo sampai tersedia kajian ilmiah independen yang dipublikasikan secara terbuka.

Kedua, apabila rencana habitat kedua tetap dilanjutkan, harus ada kajian menyeluruh mengenai daya dukung lingkungan, ketersediaan pakan, sumber air, kesehatan satwa, keamanan kawasan, dan kemampuan ekosistem menopang populasi badak jawa dalam jangka panjang.

Ketiga, pemerintah harus memastikan seluruh aspek hukum dan tata kelola kawasan telah memiliki kepastian, termasuk mekanisme pengawasan serta pembagian tanggung jawab pengelolaannya.

Keempat, proses pengambilan keputusan harus melibatkan pemerintah daerah Pandeglang, akademisi, peneliti, lembaga konservasi, serta masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan Taman Nasional Ujung Kulon.

Kelima, pendanaan konservasi harus diprioritaskan untuk memperkuat perlindungan badak jawa di habitat alaminya. Mulai dari pengamanan kawasan, pemulihan vegetasi pakan, penelitian, pemantauan populasi, hingga peningkatan kapasitas petugas konservasi.

Saya meyakini bahwa penyelamatan badak jawa membutuhkan kerja bersama dan komitmen jangka panjang. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta lembaga konservasi harus berada dalam satu tujuan, yakni memastikan spesies ini tidak mengalami kepunahan.

Badak Jawa Berarti Menjaga Identitas Pandeglang

Bagi masyarakat Pandeglang, badak jawa bukan sekadar satwa langka yang namanya dikenal melalui buku-buku konservasi. Keberadaannya telah melekat dengan identitas alam daerah ini.

Taman Nasional Ujung Kulon menjadi salah satu kekayaan ekologis yang membuat Pandeglang dikenal hingga tingkat nasional dan internasional.

Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut masa depan badak jawa patut mendapatkan perhatian masyarakat Pandeglang.

Saya tidak sedang mempertentangkan kepentingan konservasi dengan upaya pemerintah mengantisipasi bencana. Keduanya merupakan kepentingan yang sama-sama penting.

Namun, kebijakan konservasi harus ditempatkan pada landasan yang tepat. Jangan sampai kekhawatiran terhadap ancaman bencana justru mendorong keputusan yang belum memiliki kepastian ilmiah dan hukum.

Badak jawa adalah satwa yang sangat langka. Kita tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan kesalahan dalam upaya menyelamatkannya.

Oleh sebab itu, saya berpandangan bahwa perlindungan habitat alami Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas, sementara gagasan habitat kedua perlu dipersiapkan melalui penelitian dan proses hukum yang matang.

Badak jawa adalah identitas Pandeglang dan kebanggaan bangsa. Menyelamatkannya harus berbasis ilmu pengetahuan, kepastian hukum, dan tanggung jawab ekologis, bukan sekadar wacana yang tergesa-gesa.

Jangan sampai atas nama penyelamatan, kita justru mengambil keputusan yang berisiko terhadap masa depan satwa paling langka yang masih dimiliki Indonesia.–(***)

Pos terkait