Lebak, BantenGate.id– Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebak masih menjadi yang terendah di Provinsi Banten. Meski mengalami peningkatan dari 69,24 pada 2025 menjadi 70,20 pada 2026, capaian tersebut dinilai belum cukup untuk mengejar kemajuan dari kabupaten/kota lainnya.
Kondisi tersebut menjadi sorotan akademisi Institut Kemandirian Nusantara (IKNUS), Agus Hiplunudin. Ia menilai rendahnya IPM Lebak tidak sekadar persoalan angka statistik, tetapi juga mencerminkan tantangan mendasar dalam pembangunan pendidikan, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat.
Menurut Agus, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kondisi tersebut, apabila tidak ditangani, berpotensi memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak dan meningkatkan risiko putus sekolah.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu melihat persoalan IPM secara lebih menyeluruh, termasuk memperhatikan faktor sosial dan budaya yang dapat memengaruhi tingkat pendidikan masyarakat.
“Pengaruh budaya dan kesadaran untuk berpendidikan bisa saja masih lemah sehingga mengakibatkan meningkatnya angka putus sekolah yang berimbas pada turunnya indeks IPM. Namun, ini perlu dikaji lebih dalam,” ujar Agus kepada media, Rabu (18/11/2026).
Selain sektor pendidikan, Agus juga menyoroti minimnya investasi yang dinilai berpotensi mempersempit kesempatan kerja bagi masyarakat. Terbatasnya investasi dapat berdampak terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pengangguran, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara aspek sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak untuk lebih serius membuka ruang investasi yang sehat dan produktif. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, Agus menegaskan, pertumbuhan investasi harus diikuti kebijakan yang memastikan masyarakat lokal memperoleh kesempatan untuk mengakses lapangan pekerjaan yang tersedia.
Di sektor pendidikan, ia juga mendorong Pemkab Lebak memperkuat pembinaan masyarakat agar orang tua dan anak memiliki kesadaran serta komitmen untuk menempuh pendidikan lebih lama.
Pemerataan infrastruktur pendidikan perlu menjadi perhatian, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah (MA).
Agus mengemukakan setidaknya tiga strategi yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM.
Pertama, membuka ruang investasi yang lebih luas agar lapangan pekerjaan bertambah dan dapat diakses masyarakat lokal.
Kedua, memperkuat kesadaran masyarakat melalui pendekatan kultural mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.
Ketiga, mempercepat pemerataan infrastruktur pendidikan agar masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Lebak lebih mudah mengakses fasilitas sekolah.
Ia menegaskan, ketiga strategi tersebut perlu dijalankan secara beriringan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lebak.
Sementara itu, Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, menyampaikan rasa syukur atas peningkatan IPM yang terjadi dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, kenaikan dari 69,24 pada 2025 menjadi 70,20 pada 2026 merupakan perkembangan yang cukup baik.
Ia menilai peningkatan tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemulihan daya beli masyarakat mulai memberikan hasil.
“Kenaikan ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemulihan daya beli masyarakat yang kita gulirkan bersama sudah berada di jalur yang benar (on the right track),” kata Amir.
Meski demikian, Amir mengakui peningkatan IPM Kabupaten Lebak masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan kondisi geografis wilayah yang cukup luas dan memiliki karakteristik berbeda-beda.
Kabupaten Lebak memiliki 28 kecamatan dan 340 desa/kelurahan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pemerataan fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, hingga akses ekonomi masyarakat.
“Menjangkau seluruh pelosok wilayah untuk memastikan fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, serta akses ekonomi dasar merata hingga ke garis terdepan tentu memerlukan daya, waktu, dan strategi akselerasi yang bertahap,” ujarnya.
Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Kabupaten Lebak berbeda dengan daerah perkotaan. Sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan, daerah resapan air, dan perkebunan sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi geografis.
Selain itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui sejumlah program strategis. Di antaranya perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, penanganan stunting, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Pemkab Lebak juga mendorong penataan kawasan perdesaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti pertanian, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Amir menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin hanya mengejar peningkatan angka IPM, tetapi juga memastikan pembangunan manusia berlangsung secara berkelanjutan.
“Kita tidak ingin mengejar angka semata dengan jalan pintas. Yang sedang Pemerintah Kabupaten Lebak bangun adalah pembangunan manusia berbasis kualitas yang berkelanjutan,” tegasnya.
Terkait posisi IPM Kabupaten Lebak yang masih berada di urutan terbawah se-Provinsi Banten, Amir mengakui kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan.
“Posisi IPM kita di Banten bukan alasan untuk berkecil hati, melainkan menjadi cambuk dan pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemkab Lebak untuk bekerja lebih keras, lebih kolaboratif, dan lebih inovatif,” ungkapnya.
Ia juga menyebut pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Perbaikan gizi anak, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta pemenuhan akses pendidikan diharapkan menjadi fondasi peningkatan IPM Kabupaten Lebak pada tahun-tahun mendatang.
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh dukungan, masukan konstruktif, serta kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk anak-anak muda dan rekan-rekan media,” pungkasnya.–(dian wahyudi)








