Jakarta – Polda Metro Jaya berhasil menangkap 11 orang tersangka yang terlibat dalam pengelolaan situs judi online, di mana salah satunya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kejadian ini menjadi ironi besar, mengingat tugas utama pegawai tersebut seharusnya untuk memblokir situs-situs judi online. Namun, bukannya menjalankan tugas sesuai mandat, pegawai ini justru diduga ‘membina’ ratusan situs perjudian untuk menghindari pemblokiran.
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa penyelidikan dan pemeriksaan intensif terhadap pegawai Komdigi dan tersangka lainnya terus berlangsung. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dengan komitmen penuh dari pihak kepolisian untuk menyelesaikannya. Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk mendukung komitmen pemerintah dalam memberantas perjudian online, sejalan dengan arahan Presiden RI.
Peran Pegawai Komdigi dalam ‘Membina’ Situs Judi Online
Salah satu pegawai Komdigi yang menjadi sorotan utama dalam kasus ini ditugaskan untuk memantau dan memblokir situs-situs yang berisikan konten perjudian. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan, pegawai tersebut justru memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk menjaga agar sekitar 1.000 situs judi tetap aktif. Pegawai ini mengakui mendapatkan bayaran sebesar Rp8,5 juta per situs yang ‘dibina,’ sebuah jumlah yang cukup besar dan menjadi sumber pendapatan ilegal.
Polisi juga mengungkap bahwa pegawai tersebut mendirikan ‘kantor satelit’ tanpa sepengetahuan pihak kementerian di sebuah ruko di Kota Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi ini, tersangka mempekerjakan sejumlah orang yang bertugas sebagai operator dan admin untuk membantu operasional situs-situs judi tersebut. Pada saat penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk beberapa laptop pribadi yang diyakini digunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal ini.
Proses Penggeledahan dan Barang Bukti
Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di tiga lantai di kantor utama Komdigi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Penggeledahan ini menghasilkan barang bukti berupa komputer dan perangkat elektronik yang diyakini digunakan dalam pengelolaan situs judi online. Selain itu, sejumlah tersangka yang sebelumnya diamankan juga dihadirkan dalam penggeledahan ini untuk mempermudah proses pendalaman.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa penggeledahan ini bertujuan untuk mengungkap lebih jauh modus operandi yang digunakan tersangka dalam memanipulasi akses situs. Dalam investigasi ini, polisi juga ingin memahami bagaimana proses kerja situs judi tersebut sehingga sebagian dapat lolos dari sistem blokir yang seharusnya dilakukan oleh Komdigi.
Komitmen Komdigi untuk Bersih-Bersih Internal
Menanggapi kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa Komdigi berkomitmen penuh untuk memperbaiki pengawasan internal serta mendukung penegakan hukum. Meutya menyebutkan bahwa kejadian ini menjadi momentum untuk melakukan ‘bersih-bersih’ internal dalam rangka menjaga integritas dan memastikan setiap pegawai mematuhi pakta integritas yang telah disepakati.
Meutya juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jajaran Komdigi untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam penyelidikan kasus ini dan mendukung program pemerintah untuk memberantas judi online di Indonesia. Harapannya, melalui komitmen ini, Komdigi dapat meningkatkan kredibilitasnya dan menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat.
Reaksi Publik dan Tuntutan Transparansi
Kasus ini memunculkan keprihatinan dan kritik dari masyarakat, terutama terkait lemahnya pengawasan di tubuh Komdigi. Tindakan pegawai yang menyalahgunakan posisi penting untuk kepentingan pribadi ini menyoroti perlunya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dalam tubuh kementerian. Publik mendesak agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang di lembaga pemerintah.
Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya integritas lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam memfilter akses digital di Indonesia. Banyak yang berharap, dengan penanganan yang tegas, Komdigi mampu menegakkan nilai-nilai integritas dan meningkatkan pengawasan terhadap pegawai yang memiliki akses terhadap data atau tugas sensitif.
Pentingnya Penegakan Hukum dan Pengawasan di Era Digital
Di era digital seperti saat ini, keberadaan lembaga seperti Komdigi memiliki peran penting untuk menjaga keamanan akses dan melindungi masyarakat dari pengaruh negatif konten ilegal. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa di samping teknologi, nilai-nilai integritas dan etika profesional perlu dijaga ketat. Diharapkan, kejadian ini menjadi pelajaran berharga dan momentum bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem pengawasan dan memastikan setiap individu di lembaga pemerintahan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. (dimas)
