Oleh: Ikhwan Dimas Permana
Rangkasbitung memiliki caranya sendiri dalam merawat ingatan. Di sudut kota, nama Eduard Douwes Dekker—yang lebih dikenal sebagai Multatuli—hadir seperti gema yang tak pernah padam. Namanya terpatri di museum, menghuni rak-rak perpustakaan, hingga dihidupkan kembali dalam berbagai panggung festival budaya – Festival Mulatuli.
Namun di balik gema itu, terselip pertanyaan yang tak selalu nyaman: apakah yang kita rawat adalah ingatan yang jernih, atau justru mitos yang terus diulang tanpa pernah benar-benar diuji?
Nama Multatuli memang tak bisa dilepaskan dari novel monumentalnya, Max Havelaar yang terbit pada 1860. Karya ini mengguncang kesadaran publik Eropa tentang praktik kolonialisme di Hindia Belanda dan kerap dipuji sebagai teks yang membuka mata dunia atas penderitaan rakyat jajahan.
Namun lebih dari satu abad kemudian, muncul suara yang mencoba melihat kisah tersebut dari sudut berbeda. Salah satunya hadir melalui buku De Mythe van Lebak (1987), yang mengajak pembaca untuk tidak menelan mentah-mentah narasi heroik Multatuli. Buku ini mendorong pembacaan ulang terhadap fakta sejarah yang selama ini kerap tertutup oleh romantisme sastra.
Di antara dua kutub itu, ada karya lain yang jarang disentuh dalam diskursus populer: Hikayat Lebak (1980). Buku ini menghadirkan perspektif lokal dan memperkaya pemahaman tentang Lebak—bukan semata dari sudut pandang kolonial, melainkan dari dinamika masyarakatnya sendiri.
Jika Max Havelaar adalah suara yang menggugat, maka De Mythe van Lebak adalah suara yang meragukan, dan Hikayat Lebak menjadi jembatan yang mengajak kita melihat lebih utuh.
Dalam narasi populer, Multatuli sering digambarkan sebagai pejabat idealis yang gigih membela rakyat kecil. Namun catatan sejarah menunjukkan sisi yang lebih kompleks. Ia dikenal jarang turun langsung ke lapangan. Bahkan, di kalangan pejabat pribumi, ia pernah dijuluki sebagai “tuan asisten yang belum keliling”—sebuah sindiran yang terasa kontras dengan citranya sebagai pembela rakyat desa.
Keterbatasan lain juga tak bisa diabaikan. Multatuli tidak menguasai bahasa lokal—baik Sunda-Banten maupun Melayu pasar—yang membuatnya bergantung pada penerjemah. Dalam situasi seperti itu, informasi yang ia terima berpotensi tidak utuh. Tafsir bisa berubah menjadi prasangka, dan prasangka dapat menjelma menjadi keyakinan yang dituangkan dalam tulisannya. Multatuli menjabat sebagai Asisten Residen di Lebak selama tiga bulan 22 Januari 1856 – 4 April 1856.
Riwayat hidupnya pun jauh dari gambaran ideal. Sebelum menulis Max Havelaar, Multatuli memiliki rekam jejak birokrasi yang bermasalah, termasuk persoalan administrasi dan keuangan. Pengunduran dirinya dari Lebak bukan semata soal idealisme, tetapi juga dipengaruhi konflik dengan atasan serta persoalan pribadi.
Sementara itu, di sisi lain sejarah, berdiri sosok yang kerap terpinggirkan: R.A. Karta Natanegara. Dalam Max Havelaar, ia digambarkan sebagai penguasa yang menindas. Namun penelitian sejarawan seperti Nina Herlina Lubis menunjukkan bahwa realitasnya jauh lebih kompleks.
Sebagai bupati, Karta Natanegara berada dalam tekanan sistem Cultuurstelsel yang menuntut hasil tanpa dukungan memadai. Ia harus menjaga stabilitas wilayah, membangun infrastruktur, sekaligus memenuhi target kolonial dalam kondisi serba terbatas. Banyak kebijakan yang diambilnya bukanlah pilihan ideal, melainkan pilihan yang tersisa.
Yang paling problematik dari apa yang kerap disebut sebagai “kultus Multatuli” di Lebak adalah terjadinya pembunuhan karakter terhadap sosok Bupati Karta Natanegara. Dalam novel, ia diposisikan sebagai tiran. Padahal, dalam pembacaan sejarah yang lebih kritis, ia justru dapat dilihat sebagai manajer krisis yang terjepit di bawah tekanan sistem kolonial dari Batavia.
Padahal, Karta Natanegara—yang dikenal sebagai “Bupati Sepuh” Lebak—memiliki peran penting dalam sejarah daerah ini. Ia tercatat memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Lebak dari Warunggunung ke Rangkasbitung pada tahun 1849. Langkah ini bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari penataan wilayah dan penguatan pusat kekuasaan di lokasi yang lebih strategis.
Sejak saat itu, Rangkasbitung berkembang menjadi pusat birokrasi, ekonomi, dan konektivitas wilayah Lebak hingga hari ini.
Nama Karta Natanegara, pernah diabadikan untuk sebuah Gelanggang Olah Raga (GOR) di samping Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. GOR ini dibongkar seiring dengan penataan kantor pusat pemerintah Kabupaten Lebak pada sekira tahun 2004 lalu. Dan nama Karta Natanegara pun, seakan “hilang”.
Nama Multatuli nampak diangkat seperti sebagai pahlawan. Sementara, tokoh lokal Karta Natanegara justru seakan direduksi menjadi simbol penindasan. Sejarah, pada akhirnya, bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang siapa yang diberi ruang untuk bercerita.
Rangkasbitung hari ini berdiri di antara dua arus: merawat ingatan lama dan membuka ruang bagi tafsir baru. Mengabadikan nama Multatuli tentu bukan kesalahan—ia tetap seorang penulis besar yang karyanya mengguncang dunia.
Namun menjadikannya sebagai satu-satunya wajah kebenaran adalah penyederhanaan yang terlalu jauh. Oleh karena, sejarah Lebak tidak dimulai pada 1856, dan tidak pula berakhir di halaman Max Havelaar. Ia hidup dalam ingatan kolektif masyarakatnya, dalam kisah para pemimpinnya, dan dalam dinamika yang jauh lebih kompleks daripada sekadar cerita tentang seorang pejabat kolonial yang “tercerahkan”.
Mungkin sudah waktunya kita membaca ulang—bukan hanya Max Havelaar, tetapi juga De Mythe van Lebak dan Hikayat Lebak. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memahami. Sebab dari sanalah, kita dapat melihat Lebak bukan sebagai objek cerita, melainkan sebagai subjek sejarahnya sendiri.—(dari berbagai sumber)
