Tanah Datar, Bantengate.id — Musna RKP Batipuh Baruh resmi digelar pada Kamis, 18 Juni 2026, bertempat di Aula Kantor Wali Nagari Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan ini merupakan agenda penting dalam siklus perencanaan pembangunan nagari, sekaligus menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah program kerja ke depan.
Musyawarah nagari tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari pejabat kecamatan, pemerintah nagari, lembaga adat, hingga perwakilan kelompok masyarakat. Antusiasme peserta mencerminkan tingginya kepedulian warga terhadap pembangunan di nagari mereka.
Musna RKP Batipuh Baruh 2026: Susun RKP 2027 dan DU RKP 2028
Musna RKP Batipuh Baruh tahun 2026 dilaksanakan dengan agenda utama penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari untuk tahun 2027 serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP) tahun 2028. Kedua dokumen ini menjadi landasan perencanaan pembangunan yang akan diusulkan kepada pemerintah kabupaten.
Proses penyusunan RKP dan DU RKP ini bukan sekadar formalitas administratif. Setiap usulan yang masuk diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, disertai rincian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun sosial.
Forum musyawarah ini juga menjadi momentum bagi seluruh elemen nagari untuk berdialog secara terbuka. Kepentingan pribadi dan golongan diminta untuk dikesampingkan demi tercapainya keputusan yang berpihak pada kepentingan bersama masyarakat Nagari Batipuh Baruh.
Musyawarah nagari dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat penting, di antaranya Camat Batipuh Rifka Akbar, S.STP., MM., Wali Nagari Batipuh Baruh Mulyadi BJ., Ketua BPRN Misbah, B.A., beserta seluruh anggotanya. Turut hadir pula Ketua KAN, unsur lembaga nagari, Kepala UPT, Forkopimca, Ketua PKK beserta anggota, kader pembangunan, ketua kelompok tani, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
Ketua BPRN Buka Resmi Musyawarah Nagari Batipuh Baruh
Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Batipuh Baruh, Misbah, B.A., bertindak sebagai pembuka resmi Musyawarah Nagari tahun 2026. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Wali Nagari atas capaian pembangunan yang telah berjalan di Nagari Batipuh Baruh.
Misbah menegaskan bahwa penyusunan RKP dan DU RKP memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar memenuhi tahapan administrasi. Menurutnya, kedua dokumen tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita manfaatkan forum ini untuk berdiskusi, bermusyawarah, dan bermufakat dengan mengenyampingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Setiap usulan harus disertai rincian kebutuhan yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya di hadapan para peserta musyawarah.
Ia juga mendorong seluruh peserta untuk aktif menyampaikan aspirasi dan usulan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Musyawarah yang demokratis, menurutnya, adalah kunci keberhasilan perencanaan pembangunan di tingkat nagari.
Wali Nagari Paparkan Tujuan Musna RKP Batipuh Baruh Tahun Ini
Wali Nagari Batipuh Baruh, Mulyadi BJ., memaparkan bahwa kegiatan Musna RKP Batipuh Baruh tahun ini digagas oleh BPRN sebagai upaya memfasilitasi proses perencanaan arah kegiatan pembangunan untuk tahun 2027. Fokus utamanya adalah pada program-program yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan diusulkan ke tingkat kabupaten.
Mulyadi menjelaskan bahwa RKP yang disusun dalam musyawarah ini nantinya akan menjadi acuan resmi dalam penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di nagari. Oleh karena itu, seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat perlu dikaji secara cermat agar sejalan dengan prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia.
Salah satu isu mendesak yang menjadi perhatian serius dalam musyawarah ini adalah dampak bencana alam yang melanda Nagari Batipuh Baruh. Untuk tahun kedua berturut-turut, nagari ini mengalami serangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengganggu kehidupan warga secara signifikan.
“Penanganan bencana ini harus menjadi prioritas bersama, baik oleh pemerintah nagari maupun kabupaten. Harapan kami, ada upaya nyata untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi kehidupan serta perekonomian masyarakat di lokasi yang terdampak,” ungkap Mulyadi dalam paparannya.
Pemerintah Nagari Batipuh Baruh berharap agar usulan penanganan bencana ini mendapat respons serius dari pemerintah kabupaten. Pemulihan infrastruktur, normalisasi sungai, dan rehabilitasi lahan yang terdampak menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lebih lama.
Selain persoalan bencana, berbagai usulan pembangunan lainnya juga dibahas dalam forum ini. Mulai dari pengembangan infrastruktur jalan nagari, peningkatan layanan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian dari daftar usulan yang disampaikan peserta.
Harapan Peserta untuk Pembangunan Nagari Batipuh Baruh ke Depan
Para peserta Musna RKP Batipuh Baruh menyampaikan beragam harapan untuk kemajuan nagari mereka. Salah satu harapan terbesar yang mengemuka adalah agar hasil musyawarah ini benar-benar ditindaklanjuti dan tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan semata.
Ketua kelompok tani dan kader pembangunan yang hadir dalam forum ini juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap sektor pertanian yang ikut terdampak bencana. Lahan-lahan pertanian yang rusak akibat banjir bandang dan longsor perlu segera dipulihkan agar ketahanan pangan masyarakat tidak semakin terancam.
Unsur tokoh masyarakat dan lembaga adat berharap agar proses pembangunan ke depan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan tatanan adat istiadat Minangkabau. Pembangunan fisik yang pesat harus berjalan beriringan dengan penguatan nilai-nilai sosial dan budaya di tengah masyarakat nagari.
Sementara itu, perwakilan PKK menekankan pentingnya program-program yang berpihak pada perempuan dan keluarga. Mereka berharap agar ada alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan ekonomi keluarga di Nagari Batipuh Baruh.
Secara keseluruhan, Musna RKP Batipuh Baruh 2026 berlangsung dengan lancar dan kondusif. Semangat musyawarah dan mufakat yang ditunjukkan seluruh peserta menjadi modal sosial yang berharga dalam mewujudkan pembangunan nagari yang partisipatif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Musyawarah Nagari seperti ini merupakan wujud nyata dari implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa atau nagari untuk merencanakan dan mengelola pembangunannya secara mandiri dan partisipatif. Informasi lebih lengkap mengenai tata cara penyusunan RKP Desa dapat merujuk pada panduan resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (yen)
