Tanah Datar – Pemerintah Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, menggelar Musyawarah Nagari (Musna) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP) Tahun 2028, Senin (29/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Nagari Simawang tersebut mengusung tema “Mari Kita Tingkatkan Kebersamaan dalam Pembangunan Nagari“ sebagai upaya memperkuat sinergi seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan nagari untuk beberapa tahun ke depan.
Musyawarah dihadiri oleh Camat Rambatan M. Iqbal Latif Hamdani, S.STP, Wali Nagari Simawang Firman Malin Panduko beserta jajaran pemerintah nagari, Ketua BPRN, perwakilan Kerapatan Adat Nagari (KAN), sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanah Datar, Ketua TP PKK Nagari Yanti Putri, pendamping dari PMD Kecamatan Rambatan, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lainnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Syafrianto, S.HI, kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ardi Azarullah Katik Kayo, S.Pd.I.
Ketua BPRN Nagari Simawang MS Dt. Rajo Nan Hitam secara resmi membuka Musyawarah Nagari Tahun 2026. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penyusunan RKP 2027 dan DU RKP 2028 harus benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat yang berasal dari seluruh jorong di Nagari Simawang.
Menurutnya, seluruh usulan pembangunan perlu dihimpun, dikaji, dan diprioritaskan agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Semua usulan yang berasal dari nagari maupun masing-masing jorong harus kita akumulasi berdasarkan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan. Dengan demikian, arah pembangunan tidak keliru dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Nagari Simawang Firman Malin Panduko mengungkapkan bahwa kondisi keuangan nagari saat ini mengalami keterbatasan akibat adanya pemangkasan anggaran dana desa dari pemerintah pusat.
Ia menyebutkan, dana desa yang diterima Nagari Simawang kini hanya sekitar Rp375 juta, sehingga pemerintah nagari harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas pembangunan.
“Kondisi anggaran saat ini memang cukup terbatas karena adanya pemangkasan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kita harus menyusun program yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Firman juga mengajak seluruh wali jorong untuk lebih aktif menjalin komunikasi dengan para perantau asal Nagari Simawang guna mendukung percepatan pembangunan.
Ia berharap para wali jorong dapat menyampaikan proposal kepada para perantau sebagai bentuk partisipasi bersama dalam membangun kampung halaman.
“Saya berharap setiap wali jorong dapat melobi para perantau kita melalui penyampaian proposal pembangunan. Jika hanya berharap bantuan dari pemerintah maupun anggota dewan, untuk saat ini tentu belum mampu memenuhi seluruh harapan pembangunan yang kita inginkan di Nagari Simawang,” ujarnya.
Menurut Firman, dukungan para perantau selama ini menjadi salah satu potensi besar yang dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat di tingkat nagari.
Usai penyampaian sambutan dan arahan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang dipandu oleh Pendamping Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Rambatan. Forum tersebut menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan dari masing-masing jorong yang nantinya akan menjadi bahan penyusunan RKP Nagari Tahun 2027 serta DU RKP Tahun 2028.
Melalui Musyawarah Nagari ini, Pemerintah Nagari Simawang berharap seluruh program pembangunan yang direncanakan dapat disusun secara partisipatif, transparan, dan tepat sasaran sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong kemajuan Nagari Simawang di tengah keterbatasan anggaran yang ada.–(yen)
