JAKARTA, BANTENGATE.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Provinsi Banten mengambil langkah-langkah yang fokus untuk menurunkan angka stunting dengan melibatkan para stakeholder atau pemangku kepentingan melalui pendekatan program yang ada.
Fokus dilakukan dengan mengontrol semua agenda kerja pembiayaan baik itu APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Banten maupun APBD Kabupaten/Kota.
“Untuk terarahnya pada penanganan angka stunting dan gizi buruk harus sesuai dengan program kerja yang ada,” ungkap Al Muktabar, usai mengikuti Rapat Kerja Percepatan Penurunan Stunting bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin untuk 12 Provinsi Prioritas di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2022).
Dijelaskan Al Muktabar, penanganan tersebut dilakukan secara struktur kelembagaan dalam rangka pendekatan penanganan stunting dan gizi buruk secara berjenjang dari mulai tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dengan melibatkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Panglima Daerah Militer (Pangdam) beserta jajarannya sampai Babinkamtibnas dan Babinsa di tingkat Desa/Kelurahan dan juga Kejaksaan Tinggi yang memiliki peran besar dalam penurunan stunting.
“Dilakukan dengan melibatkan stakeholder atau para pemangku kepentingan seperti, lembaga usaha, universitas, serta masyarakat,” jelasnya.
Dikatan Al Muktabar, jika pihaknya secara komprehensif melakukan langkah-langkah tersebut secara bersama dalam penurunan angka stunting dan gizi buruk.
“Arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, kita perlu sungguh-sungguh memerankan PKK dan kader Posyandu untuk digerakkan sebagai instrumen guna melakukan pendekatan dalam rangka menurunkan stunting dan gizi buruk,” ungkapnya.
“Pendekatan yang kita lakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder. Lalu instrumen pendekatannya mengacu pada apa yang menjadi arahan Menteri Kesehatan, BKKBN, Menteri Dalam Negeri, serta panduan yang disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” pungkas Al Muktabar. ***(red.)
